Pemprov Sumut Perkuat Penanganan Stunting, Intervensi Sasar Remaja hingga Keluarga

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Kedua pendekatan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan BI Perkuat Ekonomi Syariah, UMKM Ditarget Bebas dari Jerat Rentenir

Menurut dia, kebijakan yang dijalankan harus tepat sasaran dan dilakukan secara berkelanjutan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa berbagai capaian yang telah diraih harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pada intervensi spesifik, Pemprov Sumut melakukan sejumlah program yang menyasar kelompok rentan, mulai dari remaja putri, balita, hingga ibu hamil.

Salah satunya pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri.

Dari 815.520 remaja putri yang menjadi sasaran pada 2026, sebanyak 636.637 orang atau sekitar 78 persen telah menjalani skrining.

Pemantauan pertumbuhan balita juga terus dilakukan. Hingga saat ini, pemantauan telah menjangkau 696.183 balita atau sekitar 90 persen dari total 768.408 balita.

Sementara pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau KEK mencapai 87 persen hingga Juni 2026.

Capaian tersebut telah memenuhi target nasional.

Untuk pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) minimal enam kali, capaian pada triwulan II 2026 mencapai 20,4 persen dari target 48 persen.

Pemprov Sumut dan BI Perkuat Ekonomi Syariah, UMKM Ditarget Bebas dari Jerat Rentenir

DPR Setujui Sarjito Jadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Ditargetkan Beroperasi 1 Januari 2027

Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026

Gubernur Sumut Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Melantai di Bursa Efek

Pemdes Bogak Galang Dana untuk Korban Gempa NTT, Sekdes Turun Langsung Datangi Rumah Warga

Bukan Kekurangan Regulasi, Ini Persoalan Utama Pendidikan di Aceh Menurut Iskandar Muda Hasibuan