Pemprov Sumut Perkuat Penanganan Stunting, Intervensi Sasar Remaja hingga Keluarga

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Kedua pendekatan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan BI Perkuat Ekonomi Syariah, UMKM Ditarget Bebas dari Jerat Rentenir

Menurut dia, kebijakan yang dijalankan harus tepat sasaran dan dilakukan secara berkelanjutan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa berbagai capaian yang telah diraih harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pada intervensi spesifik, Pemprov Sumut melakukan sejumlah program yang menyasar kelompok rentan, mulai dari remaja putri, balita, hingga ibu hamil.

Salah satunya pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri.

Dari 815.520 remaja putri yang menjadi sasaran pada 2026, sebanyak 636.637 orang atau sekitar 78 persen telah menjalani skrining.

Pemantauan pertumbuhan balita juga terus dilakukan. Hingga saat ini, pemantauan telah menjangkau 696.183 balita atau sekitar 90 persen dari total 768.408 balita.

Sementara pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau KEK mencapai 87 persen hingga Juni 2026.

Capaian tersebut telah memenuhi target nasional.

Untuk pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) minimal enam kali, capaian pada triwulan II 2026 mencapai 20,4 persen dari target 48 persen.

Adapun pemberian ASI eksklusif bagi bayi berusia di bawah enam bulan telah mencapai 83,3 persen. Angka tersebut melampaui target nasional sebesar 76 persen.

Pemberian makanan tambahan lokal bagi anak yang mengalami masalah gizi juga telah mencapai 67 persen.

Selain intervensi spesifik, Pemprov Sumut menjalankan intervensi sensitif melalui kerja sama lintas sektor.

Program tersebut antara lain berupa edukasi perilaku hidup sehat serta peningkatan pemenuhan pangan dan gizi keluarga.

Pemprov Sumut juga membangun 348 unit jamban sehat di 10 kabupaten dan kota sepanjang 2026.

Selain itu, sebanyak 840 unit rumah tidak layak huni diperbaiki di 29 kabupaten dan kota selama periode 2025 hingga 2026.

Surya menegaskan penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada satu sektor saja.

Menurut dia, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan," katanya.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiharto mengatakan prevalensi stunting secara nasional menunjukkan penurunan.

Angka prevalensi stunting nasional turun dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen.

Namun, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sumatera Utara masih berada di angka 22 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional sebesar 19,8 persen.

Karena itu, program pencegahan dan percepatan penurunan stunting dinilai perlu terus dilanjutkan untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.

Upaya tersebut juga dinilai berkaitan erat dengan pencapaian target pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.

"Untuk itu komitmen kepala daerah dinilai sangat penting. Dengan komitmen yang baik, PPPS menjadi prioritas pembangunan di daerah dan sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi. Dan komitmen ini harus diturunkan menjadi aksi nyata yang menyasar langsung pada setiap kelompok sasaran," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri 154 kepala daerah dari berbagai wilayah di Sumatera.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera.

Penandatanganan komitmen dilaksanakan secara luring dan daring sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk memperkuat program penanganan stunting di wilayah Sumatera.* (ad)

Pemprov Sumut dan BI Perkuat Ekonomi Syariah, UMKM Ditarget Bebas dari Jerat Rentenir

DPR Setujui Sarjito Jadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Ditargetkan Beroperasi 1 Januari 2027

Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026

Gubernur Sumut Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Melantai di Bursa Efek

Pemdes Bogak Galang Dana untuk Korban Gempa NTT, Sekdes Turun Langsung Datangi Rumah Warga

Bukan Kekurangan Regulasi, Ini Persoalan Utama Pendidikan di Aceh Menurut Iskandar Muda Hasibuan