MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara mendorong para pelaku usaha agar lebih memahami dan mengimplementasikan tanggung jawab penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam aspek ketenagakerjaan.
Penyuluh Hukum Ahli Madya Kemenkumham Sumut, Lamria Fitriani Manalu, menyampaikan bahwa upaya ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada 56 peserta yang merupakan perwakilan dari perusahaan-perusahaan besar di wilayah Sumatera Utara.
"Dorongan itu dilakukan dengan adanya penyuluhan kepada 56 peserta yang merupakan pelaku usaha dari perusahaan besar di wilayah ini," ujar Lamria saat memberikan keterangan di Medan, Jumat (12/9/2025).
Stranas BHAM Jadi Acuan Pelaku Usaha
Kegiatan penyuluhan ini juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), yang menjadi panduan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang berorientasi pada perlindungan HAM.
Lamria menjelaskan bahwa Stranas BHAM dibangun atas tiga strategi utama, yaitu:
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM.
Mendorong penyusunan kebijakan perusahaan yang menghormati dan melindungi HAM.
Mendorong pelaku usaha untuk memiliki mekanisme pengaduan internal, termasuk yang menyangkut rantai pasok perusahaan.
"Hal ini untuk mendukung pelaku usaha agar tidak terjadi risiko pelanggaran HAM, baik di lingkungan kerja utama maupun dalam rantai pasok," tegas Lamria.
Bisnis yang Menghormati HAM = Bisnis Berkelanjutan
JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasa
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar para ulama dan tokoh aga
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia ke13, KH. Ma&039ruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan