BREAKING NEWS
Kamis, 30 April 2026

Rapat Mendadak Dihentikan, Anak Menkeu Soroti Aksi Ketua Komisi XI DPR: “Ayah Mau Bongkar Korupsi”?!

- Sabtu, 13 September 2025 15:58 WIB
Rapat Mendadak Dihentikan, Anak Menkeu Soroti Aksi Ketua Komisi XI DPR: “Ayah Mau Bongkar Korupsi”?!
rapat DPR 10/9/2025 (FOTO: youtube/tv parlemen)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA - Insiden penghentian tiba-tiba pemaparan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (10/9/2025), menuai polemik dan sorotan luas publik.

Bukan hanya dari pengamat politik dan masyarakat umum, bahkan anak Menkeu, Yudo Sadewa, turut bersuara.

Melalui akun TikTok dan kanal Telegram miliknya, Yudo mengkritik keras penghentian sepihak oleh Misbakhun. Ia menyebut bahwa sikap DPR mencurigakan, terutama setelah ayahnya menyampaikan rencana pembentukan tim investigasi khusus untuk mengusut dana mandek dan potensi korupsi di tubuh Kementerian Keuangan hingga DPR.

Baca Juga:
"Ayah mau bongkar semua korupsi di Kemenkeu dan DPR. Mulai dari dana yang ngendap ratusan triliun di BI. Tapi malah disudahi sepihak saat rapat," tulis Yudo di kanal Telegram, Kamis (11/9/2025).

Dalam unggahan TikTok yang ramai diperbincangkan, Yudo juga menantang para buzzer yang sebelumnya menghujat ayahnya saat diangkat sebagai Menkeu. Ia mengaku sadar bahwa banyak pihak tidak menyukai sikap tegas ayahnya yang ingin melakukan bersih-bersih.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, hanya dua hari sebelum RDP pertamanya dengan DPR. Dalam pemaparan yang sempat berlangsung, Purbaya mengungkap sejumlah rencana strategis:

Menurunkan tarif pajak dan tidak akan menambah beban pajak masyarakat dalam waktu dekat.

Menggunakan dana Rp425 triliun yang mengendap di BI, dengan Rp200 triliun di antaranya akan segera disuntikkan ke sektor riil.

Menyisir program-program lamban seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menyatakan akan menggelar jumpa pers rutin bersama pengelola MBG untuk memastikan transparansi dan penyerapan anggaran.

Membentuk tim investigasi internal untuk menindaklanjuti kasus-kasus dana tidak tersalurkan dan potensi korupsi, sebagaimana yang pernah ia lakukan saat menangani 193 kasus bottleneck investasi senilai Rp890 triliun.

Namun, di tengah pemaparan soal tim investigasi tersebut, Misbakhun selaku pimpinan rapat memotong jalannya forum.

"Pak Purbaya kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih ada rapat lagi... yang lainnya nanti dijawab tertulis, kita akhiri rapat siang hari ini," kata Misbakhun saat itu.

Sontak, penghentian rapat secara mendadak ini memicu pertanyaan publik, terlebih karena Menkeu baru saja menyentil kebijakan anggaran dan rencana mengusut potensi penyimpangan di lembaga keuangan negara.

Purbaya dalam RDP tersebut sempat membandingkan performa ekonomi Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai pertumbuhan ekonomi pada masa SBY lebih sehat karena ditopang sektor swasta yang aktif.

"Di zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh rata-rata 17 persen, kredit tumbuh 22 persen. Sedangkan di zaman Pak Jokowi, dua tahun sebelum krisis pertumbuhannya 0 persen, karena mesin ekonomi kita pincang," papar Purbaya.

Meskipun tidak seluruh rencana dapat disampaikan, Purbaya tetap menekankan bahwa misinya adalah menghidupkan kembali mesin moneter dan fiskal negara.

"Saya mohon restu dari parlemen. Saya sudah lapor ke Presiden, saya akan taruh uang ke perekonomian... Ekonomi harus hidup kembali," tegasnya.

Publik kini menunggu, apakah DPR akan kembali memberi ruang bagi Purbaya untuk mempresentasikan rencana-rencananya secara penuh, atau justru ada tarik ulur politik lebih dalam terkait agenda bersih-bersih Kemenkeu yang ia canangkan.*

(gn/j006)

Editor
:
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Misbakhun Gandeng BPKP Berikan Bimtek Pengelolaan Dana Desa di Pasuruan
KPK Panggil Herman Herry Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden
Puan soal Anggota DPR Terlibat Judol: Sebut Namanya, Biar Tak Ada Fitnah
Ribuan Apdesi Kembali Menggelar Aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta
Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting
Polisi Kawal Distribusi Surat Suara Pemilu 2024 Dari Pelabuhan Ambon
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru