MEDAN - Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar, mengapresiasi dan mendukung penuh enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumut, yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Menurut Abyadi, keenam program tersebut merupakan persoalan mendasar yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
"Saya melihat, keenam program terbaik gagasan Pak Bobby Nasution tersebut sangat kuat. Menyentuh langsung kehidupan masyarakat Sumut," tegas Abyadi Siregar, Kamis (18/09/2025).
Baca Juga:
Bahkan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023 ini menyebutkan, bila keenam program ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, itu artinya Pemprov Sumut akan menyelesaikan banyak persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat Sumut.
Abyadi mencontohkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG). "Program ini memiliki makna yang sangat kuat. Selama ini, masyarakat mengeluhkan beragam jenis pungutan di sekolah yang sangat memberatkan orang tua. Mulai dari pungutan uang komite, uang seragam, uang buku, uang pembangunan, dll. Bahkan, tidak sedikit anak-anak yang akhirnya berhenti sekolah akibat beban pungutan," tegas Abyadi.
Anehnya, pungutan-pungutan yang tidak berdasar tersebut, justru banyak terjadi di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah (sekolah negeri). Padahal, menurut Abyadi, sekolah negerilah yang seharusnya membantu masyarakat bila terbentur dengan besarnya biaya pendidikan di sekolah swasta.
Nah, melalui program sekolah gratis PUBG ini, lanjut Abyadi, maka itu artinya pendidikan setingkat SMA/SMK/SLB akan dibebaskan dari beragam bentuk pungutan. "Saya sangat berharap, program ini bisa berjalan dengan konsisten," harap Abyadi.
Sesuai penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dikky Anugerah di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (17/9/2025), PUBG atau sekolah gratis ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026. Sebagai tahap awal, akan diawali dari Kepulauan Nias.
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pemerintah telah memberikan
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Dewan Kehormatan (DK) beraudiensi dengan Kepala Staf Kepresiden
Nasional
Pangkalpinang Sebanyak delapan terdakwa kasus pengeroyokan wartawan di Belitung akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri T
Hukum dan Kriminal
WAKATOBI Partai Hanura mengaku kecolongan setelah salah satu kadernya, anggota DPRD Wakatobi, La Lita alias Litao, ditangkap Polda Sulawes
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah, pada Rabu (24/9/2025).
Nasional
MEDAN Wakil Bendahara DPC PDIP Medan Cut Zuriaty SP menyebut jika Robi Barus ditetapkan menjadi Ketua DPC maka membuka peluang bagi part
Politik
KETAPANG Kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyisakan fakta mengeju
Kesehatan
SERDANG BERDAGAI Ketua Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara (Sumut), Aris Rinaldi Nasution, resmi melantik pengurus Forwakum Ser
Nasional
HUMBAHAS Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Mangolo Tu
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya modus tindak pidan
Pemerintahan
