Jambi Bersih-bersih ASN: 3 Pegawai Diberhentikan dan 5 Sementara Ditahan
JAMBI Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah memberhentikan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang Januari hingga September 2025
Pemerintahan
JAKARTA -Pemerintah mengumumkan pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis, dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per orang. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).
Prabowo menjelaskan, meski awalnya pemerintah merencanakan anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi, kondisi anggaran yang terbatas membuat keputusan untuk menetapkan angka Rp 10.000 per porsi. Namun, beliau memastikan bahwa jumlah tersebut tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi, terutama bagi keluarga dengan desil terbawah.
“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi dengan kondisi anggaran sekarang, Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu sudah cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo.
Selain itu, program makan bergizi gratis ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya buruh. Prabowo menambahkan, bagi keluarga dengan 3-4 anak, mereka berpotensi menerima manfaat berupa makanan senilai Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Dalam sebulan, bantuan ini dapat mencapai sekitar Rp 2,7 juta per keluarga.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran awal tetap dihitung sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, pelaksanaan di daerah akan disesuaikan dengan harga bahan pangan setempat.
“Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi implementasinya bisa fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah masing-masing,” kata Dadan. Ia juga menjelaskan adanya mekanisme subsidi silang, di mana daerah dengan biaya bahan pangan lebih rendah akan membantu daerah lain yang menghadapi harga pangan yang lebih tinggi.
Program makan bergizi gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan fokus pada 3 juta anak pada tiga bulan pertama. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penerima dua kali lipat dalam periode berikutnya. Selain itu, menu makanan yang diberikan akan disesuaikan dengan bahan pangan lokal di masing-masing daerah.
Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kesejahteraan sosial, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa selain program makan bergizi, pemerintah terus memberikan bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan tunjangan sosial lainnya.
(N/014)
JAMBI Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah memberhentikan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang Januari hingga September 2025
Pemerintahan
DENPASAR Tim Satgas Pangan Polda Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua distributor beras di wilayah Kota Denpasar, Jumat
Ekonomi
JAYAPURA Tim Subsatgas Investigasi Operasi Damai Cartenz menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap II ke Kejaksaan Negeri Jayapura, J
Nasional
SOLO Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memilih irit bicara soal kemungkinan organisasi relawan pendukung Presiden ke7 J
Politik
ACEH BESAR Wakaf tak lagi terbatas pada tanah dan bangunan. Di era modern, wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk uang, hasil usaha, saham,
Nasional
JAKARTA Ketergantungan Indonesia terhadap impor biji kakao terus meningkat seiring menurunnya produktivitas nasional.adsense Berdasark
Pertanian Agribisnis
TAPANULI TENGAH Dalam rangka memperingati Hari Jadi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri ke74, Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah (
Kesehatan
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (23/10/2025) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat ter
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Jakarta, pada Rab
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa menyimpan Angg
Pemerintahan