Jaksa Agung ST Burhanuddin: Jaksa Nakal Saat Dampingi Proyek Pemerintah Akan Ditindak Tegas

JAKARTA — Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menegaskan akan menindak tegas setiap jaksa yang bermain curang atau menyalahgunakan wewenang saat melakukan pendampingan hukum dalam proyek-proyek pemerintah.

Pernyataan tegas ini disampaikan Jaksa Agung saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (23/9/2025), usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pendampingan hukum dalam program penyediaan lahan tempat tinggal.

"Kalau masih ada Jaksa yang itu, kita jewer. Kalau bisa dibina, kita bina. Kalau enggak bisa dibina, kita binasakan. Gampang saja," tegas ST Burhanuddin.

Baca Juga:

• Klarifikasi Penangkapan, Ketum GEPAK Lampung Bantah Terima Uang Damai

Ia menegaskan bahwa pendampingan hukum saat ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya seperti di masa Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Saat ini, Kejaksaan hanya bertugas mengawal agar tidak terjadi tindak pidana dalam proyek strategis.

Fokus Pengawasan & Pencegahan Korupsi

Dalam nota kesepahaman antara Kejagung dan Kementerian PKP, sejumlah poin penting disepakati, antara lain:

Pertukaran data dan informasi

Bantuan dan pertimbangan hukum

Penegakan hukum dan pemulihan aset

Pencegahan tindak pidana korupsi

Pengamanan pembangunan strategis

Peningkatan kapasitas SDM

Menurut Burhanuddin, MoU ini memperkuat kerja sama yang telah berjalan, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

"Nota kesepahaman ini adalah tentang bagaimana teman-teman dari bidang Datun bisa bekerja sama dalam perbaikan administrasi, pendampingan hukum, legal opinion, dan lainnya," tambahnya.

Jaksa Agung juga optimistis bahwa kerja sama ini akan memberi dampak langsung pada percepatan pembangunan nasional yang berkualitas dan berkeadilan.*