Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, pada Kamis (30/1) resmi menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025 yang berisi langkah-langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran untuk Tahun Anggaran 2025. Ingub tersebut mencakup kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang signifikan, hingga 50%, sebagai bagian dari upaya penghematan belanja daerah.
Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025. Pj Gubernur Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Instruksi Gubernur ini mencakup beberapa langkah penting untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, di antaranya:
Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas: Anggaran untuk perjalanan dinas, baik yang dilakukan ke luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota, akan dipangkas hingga 50%. Pembatasan Belanja untuk Kegiatan Non-Esensial: Belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar/FGD akan dibatasi. Efisiensi Belanja Operasional: Penghematan pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi akan dilakukan. Penghematan Belanja Makanan dan Minuman: Pembatasan pengeluaran untuk belanja konsumsi di berbagai acara dan kegiatan pemerintahan. Selektif dalam Pemberian Hibah: Penerapan kebijakan yang lebih selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga negara. Penyesuaian Anggaran dari Dana Transfer ke Daerah: Penyesuaian terhadap belanja yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.Sebagai bagian dari implementasi kebijakan efisiensi, masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjalankan sejumlah langkah konkret, antara lain:
Menetapkan besaran efisiensi melalui Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Membahas dan merumuskan persentase efisiensi anggaran dalam Forum Asisten. Melakukan penyesuaian alokasi atas belanja-belanja yang mengalami efisiensi. Menggeser anggaran berdasarkan hasil penyesuaian alokasi belanja. Menunda seluruh proses pengadaan barang dan jasa hingga selesainya kegiatan efisiensi dan penyesuaian belanja. Mengidentifikasi dan melaporkan usulan efisiensi belanja kepada Asisten yang membidangi.Pj Gubernur Teguh Setyabudi menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan anggaran agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Jakarta. (dtk)(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN