BGN Terapkan Sistem Barcode di Program MBG

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penerapan sistem barcode pada makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperkuat jaminan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat.

Inovasi ini akan dimulai dengan pemasangan barcode langsung di wadah makanan (ompreng) yang dibagikan kepada siswa.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa barcode tersebut akan memuat informasi penting terkait batas waktu konsumsi makanan.

Baca Juga:

• MBG Sejatinya Bukan “Makan Beracun Gratis”

Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh usai ditemukannya kasus keracunan pada sejumlah siswa peserta program.

"Barcode akan dipasang langsung di ompreng anak-anak. Di dalamnya akan tertulis batas waktu konsumsi, misalnya hanya boleh dimakan sampai pukul tertentu. Jadi lebih jelas dan terjamin," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9).

Ia menambahkan, implementasi sistem barcode akan dilakukan secara bertahap di seluruh dapur MBG di Indonesia, sembari menunggu kesiapan teknis dari mitra penyedia makanan.

Menurutnya, inovasi ini akan membantu pihak sekolah dan orang tua dalam memantau keamanan makanan yang dikonsumsi anak.

"Ini untuk menekan risiko makanan basi atau tidak layak konsumsi. Jadi bukan hanya soal distribusi cepat, tapi juga jaminan keamanan bagi anak-anak," tegas Nanik.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga memaparkan mekanisme keuangan dalam program MBG yang menggunakan sistem virtual account bersama.

Skema ini memastikan bahwa dana hanya dapat dicairkan jika disetujui oleh dua pihak sekaligus, yakni Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur.

"Dana MBG langsung masuk dari KPPN ke dapur SPPG melalui rekening virtual. Uang ini tidak bisa diambil sepihak, baik oleh SPPG maupun mitra. Harus ada persetujuan keduanya," jelasnya.

Nanik merinci alokasi dana per paket MBG senilai Rp15.000.

Rinciannya mencakup Rp2.000 untuk sewa usaha (termasuk gedung, peralatan, dan wadah makanan), Rp3.000 untuk biaya operasional (seperti gaji karyawan, listrik, gas, transportasi, dan internet), serta Rp10.000 untuk pembelian bahan baku makanan.

"Kadang ada salah paham, seolah-olah mitra mengambil keuntungan besar. Padahal dana sewa itu bukan profit, melainkan bentuk investasi. Kalau investasinya miliaran untuk dapur besar, balik modalnya bisa lima tahun. Jadi tidak serta-merta untung," katanya.

Untuk menghindari praktik korupsi, BGN juga menerapkan sistem kontrol harga bahan baku melalui dashboard harga milik SPPG.

Dashboard ini berfungsi sebagai acuan harga maksimal dalam setiap transaksi pembelian bahan makanan.

"Kalau harga wortel di dashboard Rp12.000 per kilo, tapi supplier menawarkan Rp14.000, maka mitra berhak menolak. Jadi markup harga bisa segera ketahuan. Itu yang membuat ruang korupsi sangat kecil," ungkap Nanik.

Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia, khususnya di jenjang pendidikan dasar.

Dengan penerapan sistem barcode dan penguatan mekanisme pengawasan, BGN berharap program ini dapat berjalan lebih aman, transparan, dan akuntabel.*

(bi/a008)

MBG Sejatinya Bukan “Makan Beracun Gratis”

Menu Spageti dan Burger di MBG Tuai Sorotan, BGN: Permintaan Siswa, Bukan Menu Harian

1.035 Siswa Keracunan MBG di Bandung Barat, BGN: Ayam Disimpan 4 Hari Baru Dimasak!

Civic Foodpreneur: Jalan Lain Menopang MBG dan Sekolah Rakyat

Wakil Kepala BGN Tegas: Dapur MBG Harus Sesuai Prosedur, Tidak Peduli Pemiliknya Jenderal atau Politikus

Program MBG Jadi Sorotan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Ternyata Ahli Serangga