MK Putuskan Tapera Tidak Lagi Wajib, Pemerintah Diberi Waktu Dua Tahun Lakukan Penataan Ulang

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kewajiban kepesertaan dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dalam amar Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga:

• Akad Massal 26 Ribu Rumah Subsidi, Prabowo: Janji 25 Ribu, Agak Anomali

Pasal tersebut selama ini menjadi dasar kewajiban bagi seluruh pekerja dengan penghasilan minimal upah minimum untuk menjadi peserta Tapera.

"Menyatakan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang," kata Ketua MK Suhartoyo.

Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pertimbangan hukumnya menekankan bahwa konsep tabungan bersifat sukarela, bukan kewajiban yang dikenakan secara paksa.

"Relasi hukum antara masyarakat dan lembaga keuangan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Ketika dipaksakan, ia kehilangan hakikatnya sebagai tabungan," ujar Saldi.

MK menilai, program Tapera yang mewajibkan seluruh pekerja menyetor dana, bahkan tanpa memperhitungkan apakah seseorang telah memiliki rumah atau belum, menimbulkan ketidakadilan dan beban ganda, mengingat sudah ada banyak skema pembiayaan perumahan lainnya yang tersedia.

Selain itu, MK menyebut Tapera bukanlah jenis pungutan resmi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945.

Tapera juga tidak termasuk dalam kategori pajak atau retribusi, sehingga tidak memiliki dasar konstitusional untuk dikenakan secara wajib.

"Konsep tabungan Tapera yang berubah menjadi pungutan bersifat memaksa justru menyimpang dari karakteristik sukarela yang melekat pada istilah 'tabungan' itu sendiri," ujar Saldi.

Meski menyatakan UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah tidak serta-merta membatalkannya secara mutlak.

MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk melakukan penataan ulang sistem pembiayaan dan pendanaan perumahan secara menyeluruh.

"UU Nomor 4 Tahun 2016 tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," bunyi amar putusan.

Permohonan uji materi UU Tapera ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang mempersoalkan sejumlah pasal, termasuk Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 16, Pasal 17, hingga Pasal 72.

MK menyatakan bahwa karena Pasal 7 ayat (1) sebagai "pasal jantung" telah dibatalkan, maka pasal-pasal terkait lainnya turut kehilangan dasar konstitusionalnya.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menambahkan bahwa desain hukum Tapera secara keseluruhan bermasalah, karena tidak menjamin akses kepemilikan rumah secara konkret bagi peserta.

"Tapera dibentuk dengan konsep tabungan, namun hanya mengembalikan dana simpanan di akhir masa kepesertaan. Skema ini tidak memenuhi tujuan utama yaitu akses terhadap rumah layak dan terjangkau," ujar Enny.

Putusan MK ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPR untuk merancang ulang kebijakan pembiayaan perumahan yang lebih adil dan tidak menimbulkan beban baru bagi pekerja, khususnya yang telah memiliki rumah atau mengikuti skema pembiayaan lain.

Dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan MK, pemerintah memiliki waktu hingga September 2027 untuk menyelesaikan revisi atau penyusunan regulasi baru pengganti UU Tapera.*

(vo/a008)

Akad Massal 26 Ribu Rumah Subsidi, Prabowo: Janji 25 Ribu, Agak Anomali

Kebakaran Permukiman di Taman Sari Jakbar Masih Berlangsung, Warga Ikut Padamkan Api

Cuaca Banda Aceh Hari Ini: Langit Berawan, Suhu Maksimal Capai 30°C

Cuaca Bali Hari Ini, Minggu 28 September 2025: Waspada Hujan di Sejumlah Wilayah!

BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Ringan Hari Ini, Warga Diminta Waspada Perubahan Cuaca

Cuaca Sumatera Utara Didominasi Hujan Ringan Hingga Sedang, Waspada Petir di Beberapa Wilayah