Aliansi Ekonom Desak Hentikan Program MBG, Airlangga Tegas: Tetap Dilanjutkan!

JAKARTA – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan, meski sempat mendapat kritik dan desakan penghentian dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI).

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menerima perwakilan AEI dalam pertemuan di Jakarta, Senin (29/9/2025).

"Terkait MBG, tidak, tidak, tidak. Kita lanjutkan," kata Airlangga kepada awak media, menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Investasi Capai Rp28,4 Triliun di Semester I 2025, Pemprov Sumut Optimis Tembus Target

Airlangga menjelaskan, program MBG telah dibahas secara teknis dalam rapat terbatas bersama Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, Presiden Prabowo sudah memberikan arahan detail terkait pelaksanaan program ini.

"Kemarin Pak Presiden sudah merapatkan dan Menko Pangan juga sudah menjelaskan kepada media," tambah Airlangga.

Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) secara terbuka menyampaikan permintaan agar program MBG dihentikan sementara waktu.

Mereka menilai pelaksanaan program ini belum tepat secara sasaran, prosedur, dan alokasi anggaran.

Perwakilan AEI, Lili Yan Ing, menyebut bahwa alokasi anggaran MBG tidak proporsional, terutama di tengah kondisi fiskal nasional yang ketat.

Ia juga menyoroti sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi saat program dijalankan di beberapa daerah.

"Kami menyampaikan kekecewaan karena menurut kami alokasi MBG itu tidak proporsional," kata Lili kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian.

AEI juga menilai, meskipun niat program MBG baik untuk mengatasi triple burden of malnutrition seperti stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro, pemerintah tetap harus menyusun kebijakan berbasis data dan bukti, dengan mempertimbangkan keragaman lokal.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dari sekitar 80 juta pelajar, hanya 1 persen (800 ribu siswa) yang tidak pernah makan dan 4 persen (3,5 juta siswa) yang mengalami kekurangan asupan makanan.

Dari perhitungan kasar AEI, jika setiap siswa diberikan bantuan makan bergizi senilai Rp10.000 per hari selama 20 hari dalam sebulan, total anggaran maksimal yang dibutuhkan hanya sekitar Rp8 triliun per tahun.

Sementara itu, dalam dokumen APBN 2026, alokasi anggaran untuk program MBG disebut mencapai Rp335 triliun, menimbulkan kekhawatiran akan potensi crowding out terhadap belanja penting lainnya.

AEI mengusulkan agar pelaksanaan program MBG diarahkan lebih targeted (tepat sasaran), dan mengusulkan tiga langkah strategis sebagai prasyarat pelaksanaan nasional:
- Uji coba terbatas (piloting) di wilayah-wilayah dengan kebutuhan tinggi, terutama daerah berpenghasilan rendah.
- Pelibatan pemangku kepentingan, seperti orang tua murid, guru, dan masyarakat sekolah.
- Evaluasi dan audit berkala dengan prosedur operasional yang jelas dan akuntabel.

"Jangan sampai ada korban lagi. Nyawa ini adalah masa depan bangsa. Kita semua harus mempertanggungjawabkan setiap anak yang menjadi korban," tegas Lili.

Meskipun menolak usulan penghentian sementara, pemerintah menyatakan tetap terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan implementasi program MBG di lapangan.*

(vo/a008)

Investasi Capai Rp28,4 Triliun di Semester I 2025, Pemprov Sumut Optimis Tembus Target

713 Ekonom Desak Presiden Prabowo Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Akui Ada Masalah di Program MBG: "Keracunan Ada, Tapi Hanya 0,0017 Persen"

Bobby Nasution Dikecam Usai Hentikan Truk Pelat BL, DPRA: Jangan Rusak Persaudaraan Aceh-Sumut

BPNT Tahap 3 2025 Segera Berakhir! Cek Status Penerimaan Bansos Rp600 Ribu Lewat KTP

Dicabut Usai Bertanya soal MBG, Kini ID Diana Valencia Dikembalikan Istana