Purbaya Ngaku Nyaris "Dipukuli" Bupati Gegara Dana Transfer Daerah Dipangkas

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya ketegangan dengan sejumlah kepala daerah menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas transfer dana ke daerah.

Ia bahkan menyebut sempat nyaris "dipukuli" oleh para bupati yang tidak puas dengan kebijakan tersebut.

"Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi," ujar Purbaya berseloroh, Kamis (2/10/2025).

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Jelaskan Pemangkasan Dana TKD: Banyak Penyelewengan, Tapi Alokasi Daerah Tetap Naik

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks penjelasan soal pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran.

Purbaya menjelaskan bahwa meskipun dana transfer ke daerah mengalami penurunan sekitar Rp200 triliun, pemerintah justru meningkatkan alokasi program untuk daerah secara signifikan, dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

"Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto," tegasnya.

Menurutnya, pemangkasan dilakukan karena terdapat banyak ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran di daerah.

Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa belanja publik lebih efektif, efisien, dan bersih dari penyalahgunaan.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 sebesar Rp43 triliun.

Dana tambahan ini dapat memperbesar peluang kenaikan transfer ke daerah, tergantung pada kondisi ekonomi dan peningkatan penerimaan negara.

"Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat," jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyerap dan mengelola anggaran.

Ia menyebut bahwa sebagian daerah masih cenderung ingin mengelola anggaran secara mandiri tanpa diiringi dengan kemampuan serapan yang optimal.

"Biasa kan daerah itu ingin jalankan sendiri, jadi mereka harus belajar juga memperbaiki cara menyerap anggaran yang kita sediakan," ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjut dia, akan terus mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar pembangunan di daerah tetap berjalan, meskipun mekanisme alokasi anggaran diperketat.*

(wp/a008)

Menkeu Purbaya Jelaskan Pemangkasan Dana TKD: Banyak Penyelewengan, Tapi Alokasi Daerah Tetap Naik

Kepala Daerah Protes Pemotongan Anggaran Transfer, Menkeu Purbaya: Ini Alasannya

Wamen Haji Sebut Kebocoran Anggaran Haji Capai Rp 5 Triliun per Tahun, Gandeng Kejaksaan Awasi Proses

KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun

Investasi Kripto Naik Daun, Menkeu Ingatkan Gen Z: Pahami Teorinya!

Kabid Pemdes PMD Serahkan Kasus Perintangan Jalan Desa Sungai Toman ke Aparat Penegak Hukum