KPK Telusuri Aliran Dana ke Keluarga Ridwan Kamil dalam Kasus Korupsi Iklan Bank BJB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah menelusuri transaksi keuangan yang mengarah ke keluarga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang merugikan negara hingga Rp 222 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Terkait penelusuran dana BJB ke keluarga eks gubernur, hasilnya ditunggu saja. Kita masih mendalami dan belum bisa disampaikan sekarang," kata Asep kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga:

• Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR

Gunakan Prinsip "Follow The Money"

Dalam proses penyelidikan, KPK menggunakan prinsip follow the money untuk mengidentifikasi aliran dana yang diduga berasal dari proyek korupsi pengadaan iklan. Asep menyebut, tak hanya keluarga Ridwan Kamil, namun pihak lain yang diduga menerima uang korupsi juga ikut ditelusuri.

"Kita lihat cash flow-nya, keluar masuk uangnya, termasuk dengan keluarganya," jelas Asep.

KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis arus dana secara komprehensif.

Kemungkinan Pemanggilan Keluarga Ridwan Kamil

Asep menegaskan bahwa kemungkinan pemeriksaan terhadap keluarga Ridwan Kamil terbuka, tergantung hasil pendalaman dan kebutuhan penyidikan.

Sebelumnya, KPK juga menyatakan membuka peluang untuk memanggil istri Ridwan Kamil jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam aliran dana tersebut.

Kerugian Negara Capai Rp 222 Miliar

Dalam kasus ini, KPK menduga telah terjadi manipulasi dalam proses pengadaan iklan di Bank BJB yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 222 miliar. Dugaan ini diperkuat dengan bukti awal terkait rekayasa kontrak, penggelembungan anggaran, dan dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses pencairan dana.

Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR

KPK Tahan Empat Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bobby Nasution Soroti Skor SPI 2024 Sumut: “Ini Momentum Perkuat Pemerintahan Bersih”

KPK Ingatkan Kepala Daerah se-Sumut: "Jangan Lagi Ada yang Korupsi"

Massa Geruduk KPK, Desak Jokowi Ditangkap dan Diadili

Topan Bantah Fee Proyek, Rasuli Akui 1 Persen, Hakim Ancam Jerat Sumpah Palsu