Korupsi BBM Subsidi, Eks Camat Medan Polonia Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR- Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar.
Kunjungan tersebut bertujuan menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, hingga pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Bali dan warga yang terdampak bencana.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI, kementerian terkait, serta lembaga pusat atas perhatian besar yang diberikan kepada masyarakat Bali.Baca Juga:
"Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang," ujar Koster.
Ia melaporkan, bencana banjir yang terjadi pada 10 September lalu di Tukad Badung menelan 18 korban jiwa dengan sebaran 12 korban di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, dan 3 di Gianyar.
Dari jumlah itu, masih ada 4 korban yang hingga kini belum ditemukan.Selain korban jiwa, tercatat 738 pedagang terdampak dengan kerusakan kios, los, dan barang dagangan di pelataran pasar.
"Dari data yang dimiliki, sejumlah pedagang terdampak 638 unit usaha 738 pedagang, dengan kerusakan kios, los, dan dagangan yang ada di pelataran," jelas Koster.Ia menambahkan, sesuai peraturan, 18 korban jiwa masing-masing mendapatkan santunan Rp15 juta dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kota melalui ahli waris.
Sementara untuk para pedagang terdampak, Pemprov Bali telah menyalurkan ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar melalui rekening masing-masing korban.Menghadapi musim hujan yang diperkirakan lebat pada November hingga Februari mendatang, Pemprov Bali telah menyiapkan langkah mitigasi guna mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Koster juga menegaskan pihaknya sedang melakukan investigasi terkait praktik penggundulan hutan dan mendata kawasan hilir Tukad Badung yang padat pemukiman, sebagian di antaranya melanggar tata ruang yang sudah terbangun sejak 50 tahun lalu.
Adapun bantuan yang diserahkan meliputi:Dengan total bantuan mencapai triliunan rupiah, pemerintah pusat bersama DPR RI menegaskan komitmen mendukung pemulihan sosial, keagamaan, serta penguatan ketahanan masyarakat Bali.Pada kesempatan itu, pihaknya juga menegaskan penting bagi Bali memiliki sistem alarm peringatan dini tsunami, yang akan didukung alokasi anggaran dari pusat.*
(dv03)
Baca Juga:
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehSutrisno PangaribuanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
OPINI
MEDAN Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menolak keras wacana yang mengusulkan pengemudi ojek daring (ojol) dikategorikan sebagai p
NASIONAL
JAKARTA Safari politik Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut ke Jawa Tengah setelah rangkaian kunjungan ke sejumlah daera
POLITIK
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) usai berkunjung ke Lampung
POLITIK
JAKARTA Babak 32 besar Piala Dunia 2026 resmi berakhir pada Sabtu (4/7/2026) siang WIB. Sebanyak 16 tim kini dipastikan melaju ke babak
OLAHRAGA
KANSAS CITY Timnas Kolombia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ghana dengan skor tipis 10 pada l
OLAHRAGA
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan satusatunya es abadi
PERISTIWA
JAKARTA Usulan menaikkan penghasilan kepala daerah kembali menjadi perbincangan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Ope
HUKUM DAN KRIMINAL