JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menunjuk Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, untuk mengisi posisi tersebut.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.
Keppres ini ditetapkan di Jakarta pada Kamis, 9 Oktober 2025, dan mulai berlaku sejak tanggal penetapan.Baca Juga:
Dalam pertimbangan Keppres, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pergantian pimpinan dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor pangan.
"Dipandang perlu memberhentikan Kepala Badan Pangan Nasional yang diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022," demikian bunyi salinan Keppres yang dikutip Jumat (10/10/2025).
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Arief Prasetyo Adi atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat.
"Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut."
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Amran Sulaiman untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional.
Penunjukan ini juga disertai dengan pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Langkah ini diambil di tengah berbagai dinamika di sektor pangan nasional, termasuk pengajuan tambahan anggaran Rp6,5 triliun oleh Bapanas untuk program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.
Amran Sulaiman sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja (2014–2019), dan kembali dipercaya memimpin Kementan di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Kini, ia mengemban tugas ganda yang krusial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan domestik.*
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
