OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menginisiasi proyek perubahan bertajuk "Optimalisasi Sistem Penerangan Masyarakat (SiPenmas)" sebagai bagian dari upaya modernisasi strategi komunikasi publik di era digital.
Proyek ini menjadi langkah konkret Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi yang cepat, akurat, dan transparan.
Proyek yang digagas oleh Dwi Sulistyawan, S.H., S.I.K., M.Si., mantan Kabid Humas Polda Sumatera Barat, merupakan bagian dari Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tahun 2025.Baca Juga:
"Proyek ini bukan semata-mata tentang teknologi, tetapi tentang membangun kepercayaan publik lewat keterbukaan informasi yang bertanggung jawab," ujar Dwi Sulistyawan, Rabu (22/10/2025).
SiPenmas dikembangkan sebagai platform digital terintegrasi yang dikelola oleh Divisi Humas Polri.
Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat distribusi informasi, menyederhanakan prosedur birokrasi, dan mempermudah akses media massa terhadap data serta klarifikasi resmi dari kepolisian.
Lewat sistem ini, wartawan dan media arus utama dapat berinteraksi langsung dengan tim Humas Polri, baik di tingkat Mabes maupun satuan wilayah.
Tak hanya itu, SiPenmas juga memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam menyusun narasi pemberitaan yang relevan dan responsif terhadap dinamika lapangan.
Dengan pendekatan ini, Polri tak hanya mempercepat layanan informasi, tetapi juga menekan potensi disinformasi dan hoaks yang sering menyebar di ruang digital.
Proyek SiPenmas menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan informasi yang kredibel dan institusi yang terbuka.
Lewat SiPenmas, Polri ingin menunjukkan komitmennya sebagai institusi negara yang akuntabel, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Dwi menyebut, implementasi SiPenmas diproyeksikan akan meningkatkan pemberitaan positif hingga 50% dalam dua tahun ke depan, seiring dengan meningkatnya kemitraan antara Polri dan media.
Lebih dari sekadar inovasi internal, SiPenmas memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai agenda pembangunan nasional dan global.
Dalam konteks domestik, proyek ini mendukung Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita poin 7 terkait pelayanan publik yang transparan.
Sementara di level global, proyek ini berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan pembangunan infrastruktur informasi dan inovasi institusional.
SiPenmas membawa dampak luas dan konkret:
- Bagi Polri, sistem ini meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, dan memperkuat citra institusi.
- Bagi media, aplikasi ini menjadi sumber resmi dan terpercaya untuk memperoleh data kepolisian, sekaligus mempercepat proses produksi berita yang akurat.
- Bagi masyarakat, SiPenmas menghadirkan akses informasi yang mudah dan valid, memperkuat literasi publik, serta mengurangi paparan hoaks.
Dwi Sulistyawan memastikan proyek ini bukan sekadar inisiatif sementara, tetapi bagian dari transformasi jangka panjang.
SiPenmas dirancang untuk terus dikembangkan melalui tahapan implementasi hingga 2027, dengan dukungan regulasi seperti Peraturan Kadiv Humas dan SOP internal.
"Kami ingin memastikan bahwa SiPenmas menjadi fondasi kuat bagi Polri yang makin dekat dan dipercaya masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan keberlanjutan proyek ini," tutup Dwi.
Dengan hadirnya SiPenmas, Polri menegaskan posisinya sebagai institusi modern yang terbuka, responsif, dan siap menjawab tantangan komunikasi publik di era digital.*
(a008)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL