TANGERANG SELATAN – Musyawarah Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tangsel hari ini diguncang skandal serius setelah muncul dugaan bahwa panitia pelaksana memalsukan data verifikasi peserta.
Sebelumnya, pada 22 Oktober 2025, panitia mengumumkan secara resmi bahwa total peserta yang terverifikasi dan berhak mengikuti Mukota adalah 819 orang, dengan tujuh di antaranya terdaftar ganda. Pengumuman ini bahkan dimuat di sejumlah portal berita online.
Baca Juga:Namun, klaim transparansi tersebut runtuh ketika tim investigasi independen yang dibentuk oleh salah satu calon ketua KADIN, Abdul Rahman (lebih dikenal Arnovi), menemukan fakta mengejutkan.
"Angka 819 itu tampaknya hanya angka 'cantik' untuk meredam kecurigaan. Banyak berkas pendaftar bahkan belum disentuh, apalagi divalidasi keanggotaannya," ujar Dodi Prasetya Azhari, Ketua tim sukses Arnovi.
Dalam proses verifikasi, sebanyak 132 peserta yang tidak memenuhi syarat tidak digugurkan, tetapi justru diberi catatan untuk perbaikan.
Akibatnya, jumlah peserta sah dikoreksi dari 819 menjadi 792 KTA, sementara status 132 peserta lainnya akan diplenokan oleh Steering Committee (SC).
"Ini jelas mengingkari kesepakatan bahwa segala kekurangan persyaratan peserta harus diselesaikan sebelum 18 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. Setelah penutupan pendaftaran, semua kekurangan dianggap gugur," tegas Dodi.
Drama semakin memanas setelah beberapa anggota panitia mengakui kelemahan dalam proses verifikasi.
Dalam rapat tertutup yang bocor ke publik, mereka menyebut keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi alasan berkas peserta tidak diverifikasi secara ketat, dan peserta hanya diminta menunjukkan KTA KADIN yang telah dibarcode.
"Pengumuman 819 peserta termasuk tujuh ganda hanyalah estimasi dari data pendaftaran mentah, bukan hasil verifikasi faktual. Ini jelas kebohongan publik yang serius," tegas Jonson, S.H, pengamat hukum dan tokoh masyarakat Tangsel.
Skandal ini memicu protes keras dari peserta dan calon ketua KADIN lainnya. Mereka meminta KADIN Provinsi segera turun tangan dan menginvestigasi 132 peserta yang dianggap tidak layak.
"Kami menuntut KADIN Provinsi segera mengambil sikap. Integritas organisasi dipertaruhkan jika pemilihan ini dilanjutkan dengan dasar data yang diragukan kebenarannya," ujar perwakilan salah satu calon.
(a008)
Baca Juga:
NIAS SELATAN Proses pencairan dana pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) kembali berjalan normal setelah pejabat Kuasa Bendaha
Pemerintahan
KENDARI Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhada
Berita
JAKARTA Badan usaha milik daerah (BUMD) sektor energi asal Sumatera Selatan, PT Petro Muba, resmi melakukan penjualan minyak dari sumur
Ekonomi
JAKARTA Aktor Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan (rutan) pada Kamis (23/10/2025).
Entertainment
JAKARTA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) membukukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 21,4 persen secara
Ekonomi
JAKARTA Penyidik Kejaksaan Agung, Max Jefferson Mokola, menegaskan bahwa asetaset yang disita dari aktris Sandra Dewi merupakan harta y
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yu
Ekonomi
MEDAN Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke74 Humas Polri yang diperingati setiap 30 Oktober, Bidang Humas (Bidhumas) Polda Sumatera Utar
Agama
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya percepatan layanan perizinan di seluruh kabupat
Pemerintahan
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) yang diwujudkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Program Berobat Grati
Kesehatan
