JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian ESDM hingga 100 persen. Kebijakan ini disampaikan mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) menyampaikan salam hormat, sekaligus menegaskan bahwa negara meminta seluruh aparat di ESDM memberikan kontribusi terbaiknya dalam membangun bangsa dan negara," ujar Bahlil dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monumen Nasional, Sabtu (25/10/2025).
Bahlil menekankan, kenaikan tukin ini juga diikuti arahan tegas Presiden untuk menghapus praktik lama dalam pemberian izin. Dirjen-dirjen yang terbukti melenceng dalam tugasnya dapat langsung dirumahkan.Baca Juga:
"Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin. Kalau ada laporan praktik melenceng, saya tidak segan untuk merumahkan kalian," tegas Bahlil menirukan arahan Presiden.
Ia menegaskan, seluruh badan dan direktorat jenderal di Kementerian ESDM, mulai dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Migas, Badan Geologi, hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), memegang peran penting dalam implementasi kebijakan ini.
Dengan kenaikan tukin hingga 100 persen, Bahlil meminta semua pegawai untuk bekerja secara optimal.
"Saya minta komitmen ini, arahan langsung dari Bapak Presiden. Bagi pejabat yang masih main-main, silakan coba nyali saya. Akan saya rumahkan. Masih banyak anak muda yang harus kita angkat jabatannya," ujarnya.
Besaran tukin di ESDM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian ESDM.
Tunjangan ini dibagi dalam 17 kelas jabatan, mulai dari Rp2.531.250 untuk kelas 1 hingga Rp33.240.000 untuk kelas 17.
Sementara Menteri ESDM menerima 150 persen dari tunjangan tertinggi di lingkungan kementerian.
Kenaikan tunjangan ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan kinerja ASN ESDM, sekaligus memperkuat pengawasan dalam pemberian izin serta membangun budaya kerja yang lebih transparan dan profesional.*
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
