Inggris Akan Proses Permintaan Penangkapan Netanyahu dan Gallant Menurut Hukum Domestik

INGGRIS -Pemerintah Inggris menyatakan bahwa permintaan pelaksanaan surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant akan diputuskan melalui proses hukum domestik di pengadilan Inggris. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Inggris untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Hamish Falconer, pada Senin, 25 November 2024.

Falconer menjelaskan bahwa Inggris memiliki kewajiban internasional yang harus dipatuhi, tetapi keputusan mengenai apakah surat perintah penangkapan tersebut akan dilaksanakan di Inggris akan ditentukan oleh pengadilan independen. “Ada proses hukum domestik di dalam pengadilan independen kita yang menentukan apakah akan mendukung surat perintah penangkapan oleh ICC,” ujar Falconer.

Pernyataan tersebut merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Netanyahu dan Gallant atas tuduhan kejahatan perang yang terjadi di Gaza. Surat perintah ini dikeluarkan pada minggu lalu oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang menuduh kedua pejabat Israel tersebut terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan antara 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024.

Falconer juga menambahkan bahwa proses hukum terkait ICC belum pernah diuji di Inggris karena negara tersebut belum pernah menerima terdakwa yang dituntut oleh ICC. Meskipun begitu, ia menekankan bahwa pemerintah Inggris berkomitmen pada supremasi hukum internasional dan menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang selama ini berperan penting dalam menegakkan norma-norma hukum internasional.

“Saya pikir kita harus menghormati temuan yang dikeluarkan oleh tiga hakim Kamar Pra Peradilan ICC,” kata Falconer, menanggapi pertanyaan mengenai apakah Inggris akan mengizinkan pelaksanaan surat perintah penangkapan tersebut.

Mantan Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, telah meminta tanggapan pemerintah terkait surat perintah penangkapan ini, yang menjadi sorotan dalam situasi politik dan diplomatik yang semakin tegang terkait konflik di Gaza. Pemerintah Inggris berjanji akan terus mematuhi hukum internasional yang berlaku dalam setiap langkah yang diambil terkait isu ini.

Netanyahu dan Gallant menghadapi dakwaan atas dugaan tindakan yang melanggar hukum internasional, khususnya terkait serangan terhadap warga sipil di Gaza. Proses ini akan menjadi ujian penting bagi hubungan antara Inggris, Israel, dan Mahkamah Pidana Internasional.

Sementara itu, dalam perkembangan terkait, beberapa negara Eropa, termasuk Italia, mengkritik surat perintah tersebut, dengan alasan bahwa penangkapan tersebut tidak akan mempercepat perdamaian di Timur Tengah. Namun, ICC tetap pada pendiriannya untuk menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama konflik Gaza.

(N/014)