Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa Presiden RI ke-2, Soeharto, tetap diusulkan menjadi pahlawan nasional meski sejumlah pihak menyuarakan penolakan.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025).
Menurut Gus Ipul, pihaknya telah melakukan dialog langsung dengan berbagai pihak yang menolak wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.Baca Juga:
Ia mengaku telah mendengar seluruh poin keberatan yang disampaikan masyarakat.
"Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Waktu itu ya kami terima, kami dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya," ujar Gus Ipul.
Meski demikian, Gus Ipul menyatakan bahwa seluruh pertimbangan masyarakat yang menolak telah dibahas dalam rapat tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan.
Hasilnya, menurut Mensos, Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar tersebut.
"Karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kami usulkan ke [Dewan] Gelar Pahlawan," tegasnya.
Gus Ipul membantah anggapan bahwa Kementerian Sosial tidak mendengarkan masukan dari pihak yang menolak.
Ia menegaskan Kemensos tidak hanya mendengar, tetapi juga mengapresiasi berbagai pendapat berbeda yang masuk.
Seluruh keterangan tersebut bahkan dicantumkan sebagai lampiran dalam dokumen resmi usulan gelar pahlawan.
"Keputusan yang kami ambil itu termasuk ada lampiran secara tidak langsung ya, lampiran dalam tanda kutip ada berbagai pendapat yang berbeda-beda itu," jelas Gus Ipul.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL