TNI AU Hadir untuk Rakyat, Satgas Pasgat Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Oksibil
OKSIBIL Satgas Pasgat TNI Angkatan Udara kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui Pos Oksibil
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, komisi antirasuah termasuk salah satu lembaga yang terdampak karena sejumlah pejabatnya, termasuk Ketua KPK Setyo Budiyanto, pernah menjabat sebagai anggota Polri aktif saat mulai menempati posisi di KPK.
"Kami masih mempelajari putusan tersebut," ujar Budi saat ditemui wartawan, Sabtu (15/11/2025).Baca Juga:
Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dibacakan pada Kamis, 13 November 2025.
Mahkamah mengabulkan seluruh gugatan terhadap Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Polri).
Secara khusus, MK menghapus frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan pasal tersebut.
Frasa itu dianggap menjadi celah yang memungkinkan anggota Polri aktif menjabat di posisi sipil tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri.
Dampak putusan ini juga menjadi sorotan publik dan parlemen.
Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri yang masih aktif di kementerian, lembaga, atau badan.
"Presiden Prabowo adalah presiden yang tunduk dan mematuhi konstitusi. Karena itu, kita mengharapkan Presiden segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif," kata Benny, Jumat (14/11/2025).
Ia menambahkan, anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil harus memilih antara pensiun dini atau kembali ke organisasi induknya.
Dengan putusan ini, sejumlah lembaga negara harus menyesuaikan regulasi internal agar kepatuhan terhadap UU Polri dan keputusan MK tetap terjaga.
OKSIBIL Satgas Pasgat TNI Angkatan Udara kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui Pos Oksibil
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi melantik Dr. Misran Fuadi, S.Ag., MAP sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dalam prose
PEMERINTAHAN
GORONTALO Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, memberikan apresiasi atas keikutsertaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabu
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) Bulan Juni 2026 di Aula Melati Kantor Bupa
PEMERINTAHAN
GORONTALO Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri acara pembukaan Street Food Jilid 3 Kawasan Kuliner Kota Tua Gorontalo yang
PEMERINTAHAN
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Perum Bulog) memastikan ketersediaan stok beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SP
EKONOMI
GORONTALO Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang dibuka
NASIONAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembentukan Joint Task Force IndonesiaEuropean Union Comprehensive Economic Par
EKONOMI
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu seorang buronan kasus narkotika jaringan Sumatera Uta
HUKUM DAN KRIMINAL