DPR Geram! Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa Madrasah hingga Tewas di Tual
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil untuk menyerap aspirasi terkait percepatan reformasi Polri.
Audiensi digelar Selasa (18/11/2025) dengan menghadirkan berbagai organisasi, termasuk NEFA, LSAM, Imparsial, dan Human Rights Working Group (HRWG).
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan audiensi ini dimaksudkan untuk menampung masukan yang konstruktif dari aktivis dan tokoh yang selama ini konsisten bergerak dalam isu hak asasi manusia (HAM) dan kemanusiaan.Baca Juga:
"Semua masukan yang disampaikan sangat konstruktif. Kami mengapresiasi dan meminta agar masukan tertulis diperdalam dalam satu bulan ke depan, disertai tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah," ujar Jimly di Jakarta.
Jimly menekankan bahwa masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan perumusan kebijakan reformasi Polri agar proses berjalan tepat sasaran, transparan, dan partisipatif.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil.
Dalam audiensi, Direktur Eksekutif HRWG, Daniel Awigra, menyoroti pentingnya penguatan sistem internal Polri untuk meningkatkan profesionalisme.
"Perbaikan dalam rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat," katanya.
Daniel juga menekankan peran strategis Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai mitra pengawasan eksternal dalam memperkuat akuntabilitas institusi Polri.
Dengan mekanisme dialog terbuka seperti ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap dapat mewujudkan kebijakan reformasi yang benar-benar sesuai aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.*
(an/um)
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras penangkapan imam
POLITIK
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pangan Provinsi Bali turun langsung ke lapa
EKONOMI
SUKABUMI Kasus tragis menimpa seorang anak lakilaki di Kampung Leuwi Nanggung, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukab
HUKUM DAN KRIMINAL