JAKARTA- Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menghangat setelah muncul desakan pengunduran diri Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Cholil Staquf.
Pengamat politik Adib Miftahul menilai gejolak tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola keuangan yang disebut-sebut mengemuka di tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Dalam risalah rapat Syuriyah PBNU yang beredar, terdapat poin mengenai indikasi pelanggaran tata kelola keuangan yang dianggap bertentangan dengan hukum syariah, regulasi negara, Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU.
Adib menilai, ekspansi pengaruh PBNU dalam ranah politik dan pemerintahan turut memicu ketegangan internal.
Jabatan strategis di organisasi itu, menurutnya, kini memiliki daya tarik politik yang tidak kecil.
"PBNU sekarang hampir mirip partai politik. Sangat menggiurkan begitu seseorang bisa memegang tampuk kekuasaan," katanya.
Ia menyebut kedekatan PBNU dengan pemerintah, keterlibatan dalam pengelolaan tambang, hingga banyaknya kader yang menempati posisi strategis di kementerian sebagai faktor yang mendorong persepsi publik adanya praktik distribusi kekuasaan.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi ruang subur bagi spekulasi mengenai mobilitas aliran dana yang tidak transparan.
Bayang-bayang Kasus Kemenag
Adib juga menyinggung posisi Yaqut Cholil Qoumas adik Ketua Umum PBNU yang tengah terseret dalam penyidikan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji.
Menurutnya, situasi tersebut memperberat posisi Gus Yahya di tengah tekanan internal.
"Kebetulan adiknya Ketum PBNU itu terseret kasus, dan itu sangat mendiskreditkan posisinya. Isu-isu soal Kiaiittah NU, itu hanya jembatan saja. Pada akhirnya tetap kembali pada masalah aliran uang dan tata kelola," ucapnya.
Dinamika ini menambah deretan ketegangan di PBNU setelah sejumlah elite internal menyuarakan perlunya menjaga marwah organisasi.
Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari PBNU terkait dugaan pelanggaran tata kelola keuangan maupun desakan pengunduran diri tersebut.
Situasi PBNU diperkirakan masih akan bergerak dinamis, terutama menjelang konsolidasi struktural organisasi yang selalu menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara kekuasaan, politik, dan otoritas keagamaan.*