Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA- Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menghangat setelah muncul desakan pengunduran diri Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Cholil Staquf.
Pengamat politik Adib Miftahul menilai gejolak tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola keuangan yang disebut-sebut mengemuka di tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Dalam risalah rapat Syuriyah PBNU yang beredar, terdapat poin mengenai indikasi pelanggaran tata kelola keuangan yang dianggap bertentangan dengan hukum syariah, regulasi negara, Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU.Baca Juga:
Syuriyah menilai kondisi tersebut berpotensi mengancam eksistensi badan hukum perkumpulan.
Adib membaca sinyal bahwa Syuriyah mulai menemukan adanya pergerakan keuangan yang tidak biasa.
"Jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana di PBNU yang luar biasa besar," ujar Adib, Minggu, 23 November.
PBNU Disebut Menjadi Ruang Kekuasaan Baru
Adib menilai, ekspansi pengaruh PBNU dalam ranah politik dan pemerintahan turut memicu ketegangan internal.
Jabatan strategis di organisasi itu, menurutnya, kini memiliki daya tarik politik yang tidak kecil.
"PBNU sekarang hampir mirip partai politik. Sangat menggiurkan begitu seseorang bisa memegang tampuk kekuasaan," katanya.
Ia menyebut kedekatan PBNU dengan pemerintah, keterlibatan dalam pengelolaan tambang, hingga banyaknya kader yang menempati posisi strategis di kementerian sebagai faktor yang mendorong persepsi publik adanya praktik distribusi kekuasaan.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi ruang subur bagi spekulasi mengenai mobilitas aliran dana yang tidak transparan.
Bayang-bayang Kasus Kemenag
Adib juga menyinggung posisi Yaqut Cholil Qoumas adik Ketua Umum PBNU yang tengah terseret dalam penyidikan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji.
Menurutnya, situasi tersebut memperberat posisi Gus Yahya di tengah tekanan internal.
"Kebetulan adiknya Ketum PBNU itu terseret kasus, dan itu sangat mendiskreditkan posisinya. Isu-isu soal Kiaiittah NU, itu hanya jembatan saja. Pada akhirnya tetap kembali pada masalah aliran uang dan tata kelola," ucapnya.
Dinamika ini menambah deretan ketegangan di PBNU setelah sejumlah elite internal menyuarakan perlunya menjaga marwah organisasi.
Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari PBNU terkait dugaan pelanggaran tata kelola keuangan maupun desakan pengunduran diri tersebut.
Situasi PBNU diperkirakan masih akan bergerak dinamis, terutama menjelang konsolidasi struktural organisasi yang selalu menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara kekuasaan, politik, dan otoritas keagamaan.*
(v/um)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL