Selain itu, Koperasi Merah Putih juga berperan sebagai fasilitator pendaftaran Merek Kolektif bagi produk unggulan desa.
Acara puncak ditandai dengan penyerahan 34 sertifikat HKI kepada penerima dari kategori Hak Merek, Hak Cipta, hingga Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng, didampingi Wakil Bupati dan Kakanwil Kemenkum Bali, disaksikan oleh Sekretaris Daerah, jajaran OPD, dan pimpinan bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Bali.
Melalui langkah ini, Buleleng berharap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus melindungi hak inovator daerah.*
(ad)
MEDAN Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali digelar di
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara yang membahas Pendapat Akhi
PEMERINTAHAN
MEDAN Akses masyarakat di tiga kecamatan di Kota Medan kini kembali terbuka setelah Jembatan Perintis Garuda di Jalan Adisucipto, Gang R
PEMERINTAHAN
MEDAN Pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Agenda yang biasanya dii
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Panitia Khusus (Pansus) Plasma DPRD Kabupaten Batu Bara terus memperkuat langkah untuk memperjuangkan pemenuhan kewajiban kebu
PEMERINTAHAN
MEDAN Jembatan Perintis Garuda di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, resmi digunakan setelah diresmikan oleh Pang
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memastikan perbaikan Jalan Veteran, Pasar 9 Manunggal, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Direktur Teknik PT Pelindo, Hosadi Apriza, divonis 5 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana koru
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan penguatan jajaran birokrasi dengan melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (J
PEMERINTAHAN
