PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
TABANAN- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Tim Penyuluh Hukum memperluas akses layanan bantuan hukum di tingkat desa.
Kegiatan bertajuk "Sosialisasi Pos Bantuan Hukum dan Peran Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum" digelar di Aula Kantor Camat Pupuan, Rabu (26/11), bekerja sama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan.
Plt. Kasi PMD Kecamatan Pupuan, mewakili Camat, membuka kegiatan dan mengapresiasi kontribusi Kanwil Kemenkum Bali dalam memberikan edukasi hukum bagi masyarakat.Baca Juga:
Bagian Hukum Kabupaten Tabanan menegaskan bahwa seluruh desa di Kecamatan Pupuan kini telah memiliki Posbakum 100 persen.
Keberadaan pos ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk penyelesaian masalah hukum litigasi maupun non-litigasi.
Narasumber dari Kanwil Kemenkum Bali, Ida Ayu Putu Herawati (Penyuluh Hukum Ahli Madya) dan Kadek Ade Adnyana (Penyuluh Hukum Ahli Muda), memaparkan materi mengenai peran strategis Posbakum, mekanisme penyelesaian perkara non-litigasi, serta tugas paralegal sebagai garda terdepan layanan hukum di desa.
Pemanfaatan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) juga disoroti sebagai instrumen pendukung keberhasilan operasional Posbakum.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi tanya jawab. Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat aktif menanyakan teknis operasional Posbakum serta strategi penyelesaian sengketa berbasis hukum yang bermartabat.
Dukungan penuh seluruh Kepala Desa menandai keberhasilan implementasi Posbakum di seluruh desa di Kecamatan Pupuan.
Kanwil Kemenkum Bali berharap Posbakum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pelayanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, penyuluh hukum, dan masyarakat diharapkan semakin memudahkan akses keadilan di tingkat desa, sejalan dengan implementasi tujuan pembangunan hukum nasional.*
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN