Abdullah menilai aspek keamanan, arus barang, arus orang, hingga potensi kerugian negara mesti dipastikan transparan dan tidak disalahgunakan.
Ia menambahkan bahwa investigasi idealnya melibatkan berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai, TNI, hingga Kementerian Perhubungan.
"Aktivitas bandara itu kompleks. Polri tidak bisa bergerak sendiri—perlu satgas atau task force antar-lembaga," katanya.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo menyatakan siap menurunkan petugas Bea Cukai ke BandaraIMIP apabila diminta secara resmi.
"Kalau diperintahkan, kita taruh petugas dari kami. Bea Cukai sudah siap," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 27 November 2025.
Namun, mengenai belum adanya petugas Imigrasi di bandara tersebut, Purbaya memilih menahan komentar.
"Kalau imigrasi, mesti bicara dengan Pak Sylmi dan menterinya," ujarnya.
Polemik BandaraIMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti absennya aparat negara di fasilitas penerbangan itu.
Usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 di Morowali, Sjafrie menyebut ketiadaan Bea Cukai dan Imigrasi sebagai anomali yang mengancam kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional.
"Masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan bisa berpengaruh pada stabilitas nasional," ujar Sjafrie.*