Gus Ipul Tekankan Pentingnya Data Tunggal untuk Efektivitas Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

JAKARTA- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, bersama perwakilan dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koperasi, menggelar rapat koordinasi di Menara Danareksa, Jakarta, pada Jumat (22/11/2024). Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan dengan penekanan pada pentingnya integrasi data tunggal.

Gus Ipul menyatakan bahwa salah satu langkah utama yang diambil adalah konsolidasi data pengentasan kemiskinan yang akan berbasis pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penggunaan data tunggal yang terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). “Dengan berbasis data yang akurat, diharapkan intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran dan efektif,” kata Gus Ipul dalam pertemuan tersebut.

Menurut Gus Ipul, dengan adanya data tunggal yang dikelola oleh BPS, semua kementerian, lembaga, dan pemda akan dapat bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi, sehingga mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas program. “Data yang sudah diserahkan kepada BPS akan diintegrasikan menjadi satu sumber data yang akan digunakan oleh semua pihak terkait,” ungkap Gus Ipul. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara berbagai pihak yang terlibat.

BP Taskin, sebagai koordinator pengentasan kemiskinan, akan menetapkan kebijakan umum sementara kementerian dan lembaga lainnya akan melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini diharapkan akan mempermudah pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan BUMN dalam merumuskan protokol penggunaan data untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. “Kami sudah menugaskan wakil kepala badan untuk koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan BUMN untuk merumuskan protokol dan intervensi yang tepat,” kata Budiman dalam kesempatan tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk mengintegrasikan data yang akurat dan berkualitas. Ia berharap data yang akan dirilis pada Januari 2025 ini bisa menjadi acuan yang tepat untuk menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Menurut Amalia, hasil analisis data BPS menunjukkan bahwa mayoritas kemiskinan berada di sektor pertanian, dan karakteristik orang miskin yang berbeda-beda akan menjadi salah satu fokus dalam merancang program-program bantuan yang lebih tepat sasaran.

 

Amalia menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam penanganan kemiskinan, perlu ada pemahaman tentang karakteristik orang miskin yang berbeda. Misalnya, orang miskin karena tidak mampu bekerja karena usia lanjut akan membutuhkan bantuan sosial, sementara mereka yang miskin karena tidak memiliki pekerjaan akan difokuskan pada upaya pemberdayaan agar dapat bekerja dan keluar dari kemiskinan.

Pentingnya pemetaan ini sangat ditekankan untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran. “Data yang kami siapkan akan menjadi input penting bagi para menteri dan BP Taskin untuk menyusun program-program yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan,” ujar Amalia.

Dengan adanya integrasi data yang lebih baik, Gus Ipul berharap bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dalam kurun waktu yang ditargetkan.

(JOHANSIRAIT)