Sosialisasi KUHP Nasional di Bali, Kanwil Kemenkum Tekankan Hukum Pidana Berkeadilan
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
BADUNG — Pulau Dewata kembali menjadi saksi pertemuan cendekiawan nasional.
Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2025 resmi dibuka di Four Points, Jimbaran, Jumat, 5 Desember 2025, dengan kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang mewakili Gubernur Bali Wayan Koster.
Acara tahunan ini diikuti jajaran tokoh penting, termasuk Ketua ICMI sekaligus Kepala BRIN RI, Prof. Arief Satria, serta Dewan Penasehat dan Dewan Pakar ICMI seperti Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Fadel Muhammad, Prof. Din Syamsuddin, dan Prof. Ilham Habibie.Baca Juga:
Kehadiran para tokoh ini menjadikan Silaknas tahun ini sarat dengan bobot ilmiah dan refleksi strategis terhadap tantangan bangsa.
Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Bali sebagai tuan rumah Silaknas.
Ia menegaskan Pulau Dewata selalu terbuka sebagai ruang dialog, harmoni, dan kontemplasi bagi semua pihak yang datang dengan niat baik.
"Semoga ICMI terus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Bali adalah ruang dialog, harmoni, dan kontemplasi—sangat tepat untuk pertemuan ilmiah berskala nasional," ujar Dewa Indra.
Ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan forum ini secara maksimal, sekaligus menikmati destinasi wisata di Bali, seraya menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap kegiatan nasional ini.
Ketua ICMI, Prof. Arief Satria, menekankan peran organisasi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Silaknas, kata dia, menjadi agenda rutin setiap Desember untuk memperkuat kontribusi cendekiawan dalam merespons dinamika sosial dan teknologi.
"ICMI berdiri di atas tiga prinsip pokok: keislaman, kenegaraan, dan kecendekiawanan. Prinsip ini menjadi pijakan dalam merespons dinamika sosial, teknologi, dan pendidikan," jelas Prof. Arief.
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
