Rico Waas Lepas Kontingen Pramuka Medan ke Jamnas XII, Titip Nama Baik Kota
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti J
PENDIDIKAN
JAKARTA - Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir di tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir dan lingkungan tidak bisa serta-merta ditimpakan kepada menteri yang baru menjabat dalam waktu singkat.
"Ini bukan kesalahan satu orang dua orang, coba lihat dulu kesalahannya menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian mereka baru jadi menteri satu tahun, bener enggak ini kesalahan mereka?" kata Hasan, dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (7/12/2025).Baca Juga:
Menurut Hasan, banjir sering kali merupakan akumulasi pengelolaan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun.
Evaluasi seharusnya ditarik jauh ke belakang, untuk menemukan akar masalah sesungguhnya.
"Apakah ini kesalahan kita sudah berpuluh-puluh tahun misalkan. Kita tarik 50 tahun, kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun, ini kan yang harus ditelusuri, bener enggak terjadi kesalahan di situ," ujarnya.
Selain menyoroti akar persoalan, Hasan juga menekankan etika pemerintahan.
Evaluasi atau peringatan terhadap anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, bukan sesama menteri di ruang publik.
"Kalau saya sih mau menggarisbawahi dua hal, yang berhak memperingatkan anggota kabinet itu bossnya kabinet. Bosnya kabinet itu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik itu secara tertutup maupun terbuka," jelas Hasan.
Hasan menyayangkan aksi saling sindir di muka umum yang dinilainya merusak citra soliditas pemerintah.
Padahal, dalam penanganan bencana, kekompakan kabinet sangat dibutuhkan.
"Ketika bukan Pak Purbaya yang menyenggol menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Kan berbalas-balasannya jadi tidak solid. Padahal kita justru sekarang lagi butuh solid-solidnya ini," ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak menempatkan persoalan pada proporsinya, fokus pada penyelesaian jangka panjang, dan menghindari generalisasi kesalahan.
"Soal pertobatan nasuha ya ayo taubatan nasuha. Semua kita taubatan nasuha tapi dudukkan perkara pada tempatnya, jangan main jurus pukul rata," kata Hasan.*
(tb/ad)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti J
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons terkait hasil survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempat
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwu
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang 12.000 Dollar Singapura (SGD) dalam amplop yang diduga diberikan Bupati Kuantan Si
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyatakan perang terhadap peredaran narkotika di wilayah Aceh. Pernyataan itu disampaika
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Rasa syukur dan harapan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal mulai tumbuh di tengah para penyintas bencana yang me
NASIONAL
NAGAN RAYA Akses masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang sempat terputus akibat bencana hidrome
NASIONAL
Catatan redaksi Berita ini dibuat berdasarkan keterangan keluarga serta dokumen DPR RI dan kliping Pos Metro Medan yang diperlihatkan kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 16 saksi dalam penyidik
HUKUM DAN KRIMINAL