Bantuan Asing Belum Masuk, Ganjar Pranowo Tekankan Solidaritas Nasional
JAKARTA Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyoroti langkah pemerintah yang hingga kini belum
NASIONAL
MEDAN — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2025–2028, di bawah kepemimpinan Ketua Swangro Lumbanbatu, S.T., M.Si., dan Sekretaris Erwin Nopiter Situmorang, S.E., menyampaikan pernyataan resmi terkait dinamika terbaru mengenai PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Menanggapi langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menargetkan pengiriman surat rekomendasi penutupan TPL kepada pemerintah pusat, GAMKI menegaskan bahwa dukungan diberikan sejauh kebijakan tersebut berlandaskan prinsip good governance, penegakan hukum, serta keberlanjutan ekologis.
Sikap ini dianggap penting mengingat persoalan TPL menyangkut masa depan lingkungan, masyarakat adat, dan stabilitas ekonomi daerah.Baca Juga:
GAMKI Sumut menilai bahwa keputusan Gubernur tidak dapat dipisahkan dari aspirasi masyarakat yang selama bertahun-tahun memperjuangkan penyelesaian konflik agraria dan dampak ekologis di kawasan Danau Toba.
Ribuan masyarakat adat, termasuk komunitas Tano Batak, telah berulang kali melakukan aksi damai menuntut penyelesaian konflik dengan TPL yang dituding merusak ruang hidup dan tanah ulayat.
Dalam konteks tersebut, GAMKI memandang kebijakan Gubernur sebagai momentum penting untuk menghadirkan kepastian hukum, evaluasi menyeluruh, serta dialog yang lebih jujur dan terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi.
Meski demikian, GAMKI menegaskan bahwa dukungan mereka bukanlah bentuk keberpihakan membabi buta terhadap penutupan industri, maupun pembelaan terhadap korporasi.
GAMKI mengambil posisi pro-keseimbangan: pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan, namun kebijakan publik juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan lapangan pekerjaan dan iklim investasi yang sehat.
Karena itu, GAMKI mendorong agar setiap keputusan pemerintah tetap berbasis data, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam menjalankan sikap tersebut, GAMKI Sumut mengusung semangat Ora et Labora—berdoa dan bekerja—sebagai nilai moral organisasi.
Doa menjadi sumber hikmat dalam menghadapi persoalan besar ini, sementara kerja merupakan bentuk komitmen nyata untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip ini selaras dengan nilai Alkitab dalam Kolose 3:23: "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."
Dengan demikian, keterlibatan GAMKI bukan semata-mata tindakan politis, tetapi juga panggilan iman untuk menjaga ciptaan dan memperhatikan sesama.
GAMKI Sumut menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat adat, korporasi, hingga organisasi masyarakat sipil—untuk membuka ruang dialog yang jujur, setara, dan berkeadilan.
GAMKI siap menjadi jembatan komunikasi guna mengawal proses ini secara konstruktif.
Selama kebijakan pemerintah diarahkan untuk pemulihan ekologi dan keadilan sosial, GAMKI Sumut menyatakan dukungan penuh dengan tetap menjunjung tinggi hati nurani, integritas, dan keberlanjutan bagi masa depan Sumatera Utara.*
(dh)
JAKARTA Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyoroti langkah pemerintah yang hingga kini belum
NASIONAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. OK Saidin, SH, M.Hum, dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar
PENDIDIKAN
JAKARTA Banyak orang memiliki kebiasaan membuka TikTok, menonton Netflix, atau scroll media sosial sebelum tidur. Tujuannya sederhana, a
KESEHATAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Direktur Utama PT Indofarma, Arief Pramuhanto, dalam kasus korupsi alat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Sekretaris Jend
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Heru H
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN, Kodim 0212 Tapanuli Selatan menurunkan tim darurat untuk membantu warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah K
NASIONAL
SIBOLGA,SUMATERA UTARA Sejumlah wilayah di Kota Sibolga terendam banjir akibat meluapnya Sungai Aek Doras, setelah hujan deras mengguyur
NASIONAL
PERCUT SEI TUAN, Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meresmikan Masjid Banun Syakirun di Jalan Perhubungan Baru, Dusun V, Des
AGAMA
JAKARTA, Pemerintah Indonesia masih menunda pembukaan akses bantuan internasional bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. Langkah in
NASIONAL