Prabowo Beri Ultimatum Keras: Pejabat Tak Patriotik Silakan Mundur dari Jabatan!
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Hal ini disampaikan Prabowo usai menerima telepon dari sejumlah kepala negara sahabat yang menawarkan bantuan, Senin (15/12/2025) di Istana Negara, Jakarta.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang, 'Terima kasih atas perhatian Anda, kami mampu.' Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna.Baca Juga:
Presiden menambahkan, pemerintah telah mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan kepala staf TNI, untuk menanggulangi dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Prabowo juga menanggapi desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, situasi di ketiga provinsi tersebut masih terkendali.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan semua kemampuan. Ini 3 provinsi dari 38 provinsi, jadi situasinya terkendali," tegasnya.
Untuk memastikan penanganan dan pemulihan pasca-bencana berjalan lancar, Presiden Prabowo menyatakan akan mengunjungi wilayah terdampak seminggu sekali.
Rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara dan tetap, juga sudah direncanakan pemerintah.
"Kita sudah merencanakan segera membentuk satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Hunian sementara dan hunian tetap akan segera dibangun," imbuhnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dengan aman dan lancar, serta mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.*
(d/dh)
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN