Tiga Pembuktian Perkara Membatalkan Pencalonan Wapres Gibran
OlehHerman DirgantaraTHE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has
OPINI
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah pusat masih mampu menangani banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan semuanya. Ini tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus," ujar Presiden.Baca Juga:
Prabowo menjelaskan pemerintah telah menurunkan puluhan helikopter dan belasan pesawat untuk percepatan penanganan bencana, sementara aparat di lapangan berupaya menjangkau daerah yang masih terisolasi.
Presiden menekankan seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dan berinisiatif tanpa menunggu perintah langsung dari beliau.
"Saya bangga melihat aparat di setiap tingkatan berada di tengah rakyat," tambah Prabowo.
Meskipun demikian, desakan agar pemerintah menetapkan bencana nasional tetap mengemuka.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat distribusi logistik dan koordinasi antarinstansi.
"Penetapan bencana nasional bukan soal gengsi, tetapi soal memastikan seluruh instrumen negara bisa bergerak maksimal," kata Anies.
Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, Presiden menyatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus dan membangun hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
"Mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun sekitar 2.000 rumah. Bahkan rumah-rumah ini bisa langsung menjadi hunian tetap," kata Prabowo.
Presiden juga menekankan agar persoalan lahan tidak menjadi hambatan, dengan memanfaatkan lahan negara, PTPN, atau konsesi hutan bila diperlukan.
OlehHerman DirgantaraTHE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has
OPINI
REMBANG Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyebut ulama memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesi
NASIONAL
BINJAI Gagasan pembangunan lembaga pendidikan kejuruan berbasis agama dan semi militer mulai dijajaki di Sei Remban. Penjajakan tersebut
PENDIDIKAN
JAKARTA Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Prof. Trubus Rahardiansah mengingatkan agar percepatan penye
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia meminta penyelarasan instrumen penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik segera d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung masih mempelajari putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bel
EKONOMI
Oleh Yakub F. IsmailDUKA nasional belum berakhir. Misteri hilangnya lima jurnalis bersama kru Speedboat Arupadhatu 1 sampai kini masih belu
OPINI
LANGKAT Ketua Persadaan Merga Silima (PMS) Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP, bersama jajaran pengurus dan panitia pelantika
NASIONAL
MEDAN Ombudsman RI didesak mengambil langkah hukum dengan memidanakan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menghalanghal
PERISTIWA