JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah.
Ia menilai pelaksanaan program tersebut tidak efektif karena sulit menjangkau peserta didik yang sedang tidak beraktivitas di sekolah.
"Seharusnya pada masa liburan sekolah, MBG juga diliburkan karena tidak efektif untuk menjangkau siswa," kata Yahya Zaini, Rabu, 24 Desember 2025.Baca Juga:
Yahya menyoroti kualitas makanan yang dibagikan selama periode libur sekolah.
Berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja ke Kota Tangerang, menu yang disajikan tidak memenuhi standar gizi karena hanya berupa makanan siap saji.
"Menu yang disajikan bukan makanan yang dimasak, melainkan roti, pisang, dan susu. Ini tentu mengurangi standar gizi yang seharusnya dipenuhi," ujarnya.
Selain kualitas menu, Yahya juga menilai mekanisme pengambilan makanan di sekolah justru menambah beban bagi orang tua.
Menurut dia, orang tua harus menyediakan biaya transportasi bagi anak-anaknya hanya untuk mengambil makanan selama masa libur.
Ia juga mengkritik wacana penyaluran MBG langsung ke rumah siswa.
Skema tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan menimbulkan pemborosan anggaran karena lokasi rumah siswa yang tersebar.
"Kalau diantar ke rumah masing-masing, biaya transportasi akan membengkak dan menjadi tidak efisien. Pertanyaannya, biaya itu akan dibebankan kepada siapa?" kata Yahya.
Meski demikian, Yahya menyatakan dukungannya agar program MBG tetap berjalan bagi kelompok sasaran non-pelajar, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
