JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah.
Ia menilai pelaksanaan program tersebut tidak efektif karena sulit menjangkau peserta didik yang sedang tidak beraktivitas di sekolah.
"Seharusnya pada masa liburan sekolah, MBG juga diliburkan karena tidak efektif untuk menjangkau siswa," kata Yahya Zaini, Rabu, 24 Desember 2025.Baca Juga:
Yahya menyoroti kualitas makanan yang dibagikan selama periode libur sekolah.
Berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja ke Kota Tangerang, menu yang disajikan tidak memenuhi standar gizi karena hanya berupa makanan siap saji.
"Menu yang disajikan bukan makanan yang dimasak, melainkan roti, pisang, dan susu. Ini tentu mengurangi standar gizi yang seharusnya dipenuhi," ujarnya.
Selain kualitas menu, Yahya juga menilai mekanisme pengambilan makanan di sekolah justru menambah beban bagi orang tua.
Menurut dia, orang tua harus menyediakan biaya transportasi bagi anak-anaknya hanya untuk mengambil makanan selama masa libur.
Ia juga mengkritik wacana penyaluran MBG langsung ke rumah siswa.
Skema tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan menimbulkan pemborosan anggaran karena lokasi rumah siswa yang tersebar.
"Kalau diantar ke rumah masing-masing, biaya transportasi akan membengkak dan menjadi tidak efisien. Pertanyaannya, biaya itu akan dibebankan kepada siapa?" kata Yahya.
Meski demikian, Yahya menyatakan dukungannya agar program MBG tetap berjalan bagi kelompok sasaran non-pelajar, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, penyaluran kepada kelompok tersebut selama ini dinilai lebih efektif karena langsung diantar ke rumah penerima.
"Khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program ini bisa tetap dijalankan," ujarnya.*
(d/dh)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
