KPK Panggil Dua Pejabat BI di Kasus CSR BI-OJK, Dugaan Korupsi 2020-2023 Terus Didalami
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 20 kajian sepanjang 2025 sebagai bagian dari fungsi pencegahan dan monitoring terhadap potensi korupsi di berbagai program pemerintah.
Kajian ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, hingga penyelenggaraan pemilu.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebutkan program-program yang dikaji antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, pemilu, dan pinjaman luar negeri.Baca Juga:
Dari kajian ini, KPK menemukan kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi.
"Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi," ujar Tanak dalam konferensi pers Laporan Akhir Tahun 2025, Senin (22/12/2025).
Salah satu sorotan utama adalah program MBG. Mekanisme pengadaan melalui Bantuan Pemerintah (Banper) dinilai meningkatkan risiko konflik kepentingan, memperpanjang rantai pelaksanaan, dan melemahkan transparansi serta akuntabilitas program.
"Kami merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, penataan mekanisme pengadaan, kejelasan pembagian peran lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program," kata Tanak.
Selain MBG, KPK juga menyoroti kelemahan tata kelola dan regulasi di sejumlah program lain.
Beberapa rekomendasi dari kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait, termasuk dalam bentuk rencana aksi perbaikan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mencegah korupsi secara sistemik, bukan hanya melalui penindakan kasus, tetapi juga dengan memperkuat pengawasan dan perbaikan regulasi.*
(d/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan
SAINS DAN TEKNOLOGI