Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah.
Ia menilai pelaksanaan program tersebut tidak efektif karena sulit menjangkau peserta didik yang sedang tidak beraktivitas di sekolah.
"Seharusnya pada masa liburan sekolah, MBG juga diliburkan karena tidak efektif untuk menjangkau siswa," kata Yahya Zaini, Rabu, 24 Desember 2025.Baca Juga:
Yahya menyoroti kualitas makanan yang dibagikan selama periode libur sekolah.
Berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja ke Kota Tangerang, menu yang disajikan tidak memenuhi standar gizi karena hanya berupa makanan siap saji.
"Menu yang disajikan bukan makanan yang dimasak, melainkan roti, pisang, dan susu. Ini tentu mengurangi standar gizi yang seharusnya dipenuhi," ujarnya.
Selain kualitas menu, Yahya juga menilai mekanisme pengambilan makanan di sekolah justru menambah beban bagi orang tua.
Menurut dia, orang tua harus menyediakan biaya transportasi bagi anak-anaknya hanya untuk mengambil makanan selama masa libur.
Ia juga mengkritik wacana penyaluran MBG langsung ke rumah siswa.
Skema tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan menimbulkan pemborosan anggaran karena lokasi rumah siswa yang tersebar.
"Kalau diantar ke rumah masing-masing, biaya transportasi akan membengkak dan menjadi tidak efisien. Pertanyaannya, biaya itu akan dibebankan kepada siapa?" kata Yahya.
Meski demikian, Yahya menyatakan dukungannya agar program MBG tetap berjalan bagi kelompok sasaran non-pelajar, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, penyaluran kepada kelompok tersebut selama ini dinilai lebih efektif karena langsung diantar ke rumah penerima.
"Khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program ini bisa tetap dijalankan," ujarnya.*
(d/dh)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL