Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, DPR dan Kemlu Optimis!

JAKARTA — Indonesia resmi dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.

Nominasi ini dinilai sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk mendorong penghormatan hak asasi manusia (HAM) di tingkat global.

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, menilai posisi tersebut bukan sekadar pencitraan diplomatik, melainkan kesempatan penting untuk mempengaruhi sikap negara-negara anggota PBB dalam menghormati HAM.

Baca Juga:

• Tgk Saifuddin A. Rasyid Ingatkan Umat Islam Ambil Hikmah Bencana Akhir Tahun

"Ini bukan hanya untuk pencitraan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, namun lebih dari itu, ini posisi strategis untuk terus mendorong agar semua negara Anggota PBB menghormati HAM," kata Sukamta, Jumat (26/12/2025).

Sukamta menekankan perlunya dukungan diplomatik yang kuat dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategis ini secara maksimal.

"Ini satu kesempatan bagus bagi bangsa Indonesia. Semoga Kemlu bisa terus menggalang dukungan yang cukup. Kami di DPR tentu mendukung upaya ini," tambahnya.

Menurut keterangan resmi Kemlu, penetapan Presiden Dewan HAM PBB akan dilakukan pada Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

Jabatan tersebut nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Indonesia, yang saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, akan memimpin jalannya sidang dan proses dewan sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Kemlu menambahkan, dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen, dan komitmen konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional," kata Kemlu.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.*

Tgk Saifuddin A. Rasyid Ingatkan Umat Islam Ambil Hikmah Bencana Akhir Tahun

Mabes Polri Kembali Kerahkan 300 Personel untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

Harga Bawang hingga Daging Sapi Melejit Menjelang Natal & Tahun Baru

Empat Orang Utan Hasil Penyelundupan dari Thailand Kembali ke Indonesia, Jalani Karantina Sebelum Kembali ke Alam

Universitas Aufa Royhan Terlibat Langsung Perhelatan Sunat Massal GEMMA PETA INDONESIA Bukti Kepedulian Kesehatan Masyarakat

Waspada Gelombang Tinggi, BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 96S di Perairan Indonesia