Mendagri Tito: Lambatnya Data Korban Hambat Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai lambatnya pengumpulan data korban terdampak menjadi salah satu kendala utama dalam penyaluran bantuan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Menurut dia, data yang akurat dan cepat sangat dibutuhkan agar bantuan pemerintah dapat segera disalurkan.

"Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name, by address, dari yang rumah rusak ringan, sedang, dan berat," kata Tito dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Baca Juga:

• KSAD Maruli: Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera Paling Cepat Sepanjang Pengalaman Saya

Tito menjelaskan, bencana tersebut berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Namun hingga kini, belum seluruh pemerintah daerah mengirimkan data jumlah warga terdampak.

Menurut dia, Sumatera Barat hampir seluruhnya telah menyerahkan data, sementara di Sumatera Utara baru sebagian.

Adapun daerah yang paling banyak belum mengirimkan data berasal dari Aceh.

"Yang belum banyak mengirimkan adalah di Aceh," ujar Tito.

Untuk mempercepat proses, Tito meminta BNPB dan Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung membantu pengumpulan data di lapangan.

Data tersebut nantinya akan divalidasi oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Karena ini menggunakan uang negara," kata Tito.

Ia menegaskan, pemerintah tidak menunggu data lengkap seluruhnya untuk memulai penyaluran bantuan.

Data awal atau baseline akan digunakan sebagai dasar perhitungan agar bantuan dapat segera diberikan.

"Yang penting punya data dulu pertama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan," ujarnya.

Berdasarkan data sementara, tercatat 68.855 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak.

Tito memperkirakan sekitar 106.370 rumah, atau hampir dua pertiga dari total kerusakan, dapat segera ditangani jika data awal telah dikunci.

"Kalau ini diberikan segera, warga bisa kembali ke rumah sambil dibantu pembersihan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu bisa mengurangi jumlah pengungsi hampir 60 persen," kata Tito.

Dengan skema tersebut, pemerintah akan memfokuskan penanganan lanjutan pada sekitar 40 persen warga yang masih membutuhkan hunian sementara dan hunian tetap.*

(kp/ad)

KSAD Maruli: Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera Paling Cepat Sepanjang Pengalaman Saya

KSAD Ungkap Dugaan Sabotase Jembatan Bailey di Wilayah Bencana: Baut Dilepas, Biadab!

3.700 Sekolah Rusak Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera, Pemerintah Kejar Pemulihan Jelang Tahun Ajaran Baru

Kemensos Salurkan Rp100,48 Miliar untuk Korban Banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara

Kapolri Terjunkan 10.759 Personel untuk Tangani Banjir di Sumatra, Siap Tambah untuk Percepat Pemulihan

Seluruh RSUD Pascabencana Sudah Beroperasi, Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan dan Pendidikan Pulih