BREAKING NEWS
Rabu, 30 Juli 2025

Pemerintah Indonesia Gandeng Singapura Percepat Transformasi Digital dan Pelayanan Publik Inklusif

BITVonline.com - Selasa, 19 November 2024 13:06 WIB
90 view
Pemerintah Indonesia Gandeng Singapura Percepat Transformasi Digital dan Pelayanan Publik Inklusif
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA- Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor publik dengan menggandeng berbagai pihak, salah satunya adalah Singapura. Dalam pertemuan antara Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Yang Mulia Kwok Fook Seng, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dibahas langkah strategis untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam transformasi digital serta pengembangan pelayanan publik yang lebih inklusif.

Rini menjelaskan bahwa kemitraan Indonesia dengan Singapura, terutama di bidang digitalisasi dan tata kelola sektor publik, telah menghasilkan banyak capaian positif. Pemerintah Singapura telah memberikan dukungan yang signifikan dalam proses transformasi digital Indonesia, salah satunya dalam hal penyempurnaan infrastruktur digital publik dan penguatan tata kelola digital.

“Kami sangat mengapresiasi bagaimana Pemerintah Singapura mengembangkan digitalisasi di sana, dan kami berharap dapat mempelajari lebih banyak tentang cara-cara efektif dalam menyosialisasikan transformasi digital kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkannya dengan optimal,” ujar Rini dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (19/11).

Baca Juga:

Dalam upaya mempercepat transformasi digital, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Peraturan ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan tata kelola digital yang lebih terintegrasi dan inklusif.

“Tata kelola digital yang terintegrasi dan inklusif sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Kami akan memperkuat infrastruktur publik digital, termasuk platform pertukaran data, digital ID, dan pembayaran digital, sebagai pondasi yang kokoh untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Rini.

Baca Juga:

Transformasi digital ini, menurut Rini, juga akan mengutamakan pendekatan yang berfokus pada warga negara atau citizen-centric approach. Pemerintah Indonesia berencana untuk terlibat lebih dalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari kelahiran hingga akhir hayat, dengan menyediakan layanan digital yang lebih terintegrasi dan proaktif.

Kwok Fook Seng, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, menekankan pentingnya pembangunan pelayanan publik yang inklusif, yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terlepas dari kemampuan digital mereka. Singapura, meskipun telah berhasil mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintah dalam sistem digital, masih mempertahankan pelayanan konvensional untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk lansia yang tidak terbiasa dengan teknologi, tetap mendapatkan layanan yang memadai.

“Kami masih menggunakan cara-cara tradisional untuk melayani warga senior yang mungkin tidak secepat generasi muda dalam mengakses teknologi. Pelayanan publik harus bisa merangkul dan melayani semua kalangan,” kata Kwok Fook Seng.

Ia juga menjelaskan bahwa proses integrasi dan transformasi digital di Singapura memakan waktu hampir dua dekade. Pada awalnya, Singapura menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, yang menjadi salah satu tantangan yang juga dihadapi Indonesia saat ini.

Di akhir pertemuan, Rini dan Kwok Fook Seng menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Kerja sama ini diharapkan akan berlanjut, mengingat transformasi digital dan pelayanan publik yang inklusif adalah proses yang terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan zaman.

Kedua negara sepakat bahwa dengan dukungan berkelanjutan dari Singapura, Indonesia dapat mencapai kemajuan signifikan dalam memperkuat tata kelola sektor publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

(JOHANSIRAIT)

Tags
komentar
beritaTerbaru