KPK Bongkar Aliran Uang Miliaran ke Pejabat Kemnaker dalam Kasus Sertifikat K3
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar doa lintas agama menjelang pergantian tahun 2026.
Kegiatan ini difokuskan untuk mendoakan kelancaran pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, mengatakan, Sumut kini memasuki masa transisi bencana setelah Status Darurat Bencana berakhir pada 31 Desember 2025.Baca Juga:
Masa transisi ini, menurut Surya, menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
"Penanganan bencana terus kita lakukan. Tanggap darurat ini berakhir pada 31 Desember 2025, dan kita memasuki masa transisi. Kita doakan masa transisi ini bisa berjalan lancar dan cepat," ujar Surya usai acara doa lintas agama di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu malam (31/12/2025).
Surya menekankan peran tokoh agama sangat strategis dalam masa transisi ini.
Selain sebagai pemimpin umat, tokoh agama berperan menyejukkan hati masyarakat, memberikan harapan, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah pemulihan pascabencana.
"Kami berharap tokoh agama dapat menjadi penyejuk, penguat harapan, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak," katanya.
Wagub Sumut juga mengimbau masyarakat untuk merayakan Tahun Baru 2026 dengan sederhana, sebagai bentuk empati terhadap korban bencana.
"Kami harapkan perayaan tahun baru dilakukan secara sederhana, tidak berlebihan, dan tidak hura-hura, seperti yang kita laksanakan hari ini melalui doa lintas agama," tambah Surya.
Acara ini dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, tokoh-tokoh agama, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, serta sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) agama dan pejabat OPD Pemprov Sumut.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL