Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus intimidasi, pelaporan hukum, hingga kriminalisasi terhadap jurnalis dan media dinilai semakin sering terjadi.
"Ancaman terhadap pers tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Tekanan ekonomi, gugatan hukum, pasal-pasal karet, hingga pembatasan akses informasi menjadi cara baru membungkam kritik," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berbahaya bagi demokrasi.
Pers yang lemah secara ekonomi dan bekerja dalam ketakutan dinilai sulit menjalankan fungsi kontrol sosial secara maksimal, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
HPN sebagai Momentum Evaluasi
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan HPN 2026 dirancang sebagai momentum membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.
"Pers yang sehat membutuhkan korporasi yang berkelanjutan, wartawan yang sejahtera, dan konten yang berkualitas. Tanpa itu, peran pers akan melemah," kata Munir.
Kick-Off HPN 2026 di Banten dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya perwakilan Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Banten Andra Soni.
Kapolri dalam sambutannya menekankan pentingnya pers sebagai rujukan informasi tepercaya di tengah maraknya disinformasi dan hoaks.
Menuju puncak peringatan HPN Februari 2026, PWI menyiapkan berbagai agenda, mulai dari lomba karya jurnalistik, seminar, diskusi publik, hingga focus group discussion.
MIO Indonesia berharap rangkaian tersebut tidak berhenti pada seremoni dan diskusi, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi perbaikan tata kelola industri media dan perlindungan kebebasan pers.
"Tanpa keberanian membenahi ekonomi media dan menjamin kebebasan pers, wacana pers sehat akan sulit diwujudkan," ujar Prayogie.*
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL