JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan kesiapannya membela komika Pandji Pragiwaksono yang tengah menjadi sorotan publik setelah membuat candaan fisik terhadap Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea pada 30 Agustus 2025.
Dalam materi stand up-nya, Pandji menyebut Gibran "ngantuk" sambil menyoroti fenomena politik dan perilaku masyarakat dalam memilih pemimpin.
Candaan tersebut baru viral setelah Mens Rea menempati posisi #1 dalam Top 10 Acara Netflix Indonesia per 27 Desember 2025.Baca Juga:
"Enggak akan dihukum Mas Pandji, tenang, nanti saya yang bela," tegas Mahfud MD dalam kanal YouTube resmi miliknya, Rabu (7/1/2026).
Mahfud menekankan bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga ucapan Pandji pada Agustus 2025 tidak bisa digugat secara hukum.
Mahfud juga menambahkan bahwa istilah "orang ngantuk" tidak bisa dianggap sebagai penghinaan secara hukum, karena konteksnya hanya candaan biasa dalam pertunjukan komedi.
Namun, pandangan berbeda datang dari praktisi hukum, Deolipa Yumara.
Deolipa menilai materi Pandji melewati batas, karena menirukan mimik dan ucapan pejabat negara dapat menurunkan martabat jabatan yang diemban.
Menurutnya, kritik yang sehat seharusnya fokus pada program kerja dan kebijakan, bukan fisik atau karakter personal.
"Kalau kita masuk ke KUHP yang baru, ada pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres. Tapi sifatnya delik aduan, jadi Wapres yang harus melaporkan," ujar Deolipa, dikutip dari YouTube Berisi (6/1/2026).
Meski demikian, Deolipa memperkirakan Gibran kemungkinan tidak akan menempuh jalur hukum.
Dia menekankan pentingnya membedakan antara kritik yang konstruktif dan humor yang menyinggung martabat pejabat publik.
Sementara itu, Pandji Pragiwaksono sendiri menggunakan istilah hukum Latin "Mens Rea", yang berarti "niat jahat" atau "guilty mind", sebagai kerangka untuk membahas hukum, politik, dan kehidupan masyarakat Indonesia dengan pendekatan komedi reflektif.*
(tb/ad)
MEDAN Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, Mistar Ritonga, membantah dugaan adanya tandatanda penganiayaan pada tubuh wanita berini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengakui kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara berdasarkan hasil
PENDIDIKAN
JAKARTA Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hasil survei opini publik dapat menjadi salah satu bahan evaluas
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jayapura, Papua, menyusul k
NASIONAL
JAKARTA Kenaikan harga semen belakangan ini menjadi perhatian pelaku industri konstruksi. Selain berdampak pada biaya pembangunan, kondi
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat pengawasan langsung di la
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta para guru ikut memberikan edukasi kepada siswa agar tidak membawa pulang maka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang sains dan teknologi untu
NASIONAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong percepatan penyedi
NASIONAL
TAPSEL Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan berusia 6 tahun yang ditemukan tewas di dalam sumur di Kecama
HUKUM DAN KRIMINAL
