BREAKING NEWS
Sabtu, 10 Januari 2026

Miris! Hanya 16 dari 60 KK di Desa Parsalakan Terima Bantuan Beras Pasca Bencana, Warga Desak Presiden Bentuk Tim Khusus

Mora Siregar - Rabu, 07 Januari 2026 19:20 WIB
Miris! Hanya 16 dari 60 KK di Desa Parsalakan Terima Bantuan Beras Pasca Bencana, Warga Desak Presiden Bentuk Tim Khusus
Warga di Dusun 6 Lobu Jelok, Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

TAPSEL – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Informasi Rakyat Tapanuli Bagian Selatan (DPD Lira Tabagsel) menemukan dugaan ketidakberesan dalam penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat.

Sekretaris DPD Lira Tabagsel, Marahalim Harahap, menjelaskan hasil investigasi lanjutan yang dilakukan di Dusun 6 Lobu Jelok, Rabu (7/12/2026), menunjukkan praktik penyaluran bantuan yang tidak merata.

"Dari sekitar 60 Kepala Keluarga (KK), hanya 16 KK yang menerima bantuan CPP beras pasca bencana. Ada indikasi segelintir oknum menggelapkan bantuan tersebut," ujar Marahalim.

Baca Juga:

Salah seorang warga, Hanafi, mengaku namanya tercantum di daftar penerima bantuan, namun tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

"Nama saya ada, tanda tangan ada, tapi saya tidak menerima beras. Bisa jadi tanda tangan saya dipalsukan," ucapnya.

Burhanuddin Hutasuhut, Ketua Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapsel, mengecam keras dugaan penggelapan ini.

Ia mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membentuk tim khusus untuk menelusuri praktik-praktik nakal dalam penyaluran bantuan pasca bencana.

"Jika terbukti, oknum yang bermain-main dengan bantuan rakyat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Burhanuddin.

Hingga saat ini, Kepala Desa Parsalakan maupun Camat Angkola Barat belum berhasil dihubungi untuk memberikan keterangan resmi terkait kasus ini.

Kasus ini menambah daftar panjang tantangan distribusi bantuan pasca bencana di Sumatera Utara, di mana akuntabilitas dan transparansi masih menjadi sorotan utama masyarakat dan organisasi lokal.*


(ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
KSAD Maruli Simanjuntak Jelaskan Biaya Rp150 Juta untuk Sumur Bor Korban Bencana: “Bukan untuk Satu Rumah, tapi Satu Desa”
Bupati dan Kapolres Batu Bara Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Bersama Presiden RI Secara Virtual
Satgas Yonzipur Pasang Jembatan Bailey untuk Pulihkan Akses Desa Terdampak Banjir di Tapsel
Prabowo Sentil Tokoh yang Nyinyir: Kita Buktikan Indonesia Swasembada Pangan!
Terpencil dan Terlupakan, Desa di Tapanuli Selatan Ini Masih Gelap Total Setelah Banjir
Tak Pandang Bulu! Amran Copot 192 Pejabat Kementan Terkait Masalah Pupuk Subsidi
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru