JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengecam keras tindakan Amerika Serikat (AS) yang melakukan serangan militer terhadap Venezuela sekaligus menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya.
Serangan tersebut menurut Megawati melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara berdaulat.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional I PDIP Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).Baca Juga:
Ia menyebut operasi militer AS sebagai praktik intervensi yang seharusnya ditinggalkan oleh komunitas global.
"Di tengah krisis global, dunia kembali dihadapkan pada praktik lama yang seharusnya ditinggalkan: intervensi, pemaksaan kehendak, dan penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat," ujar Megawati.
Ia menekankan sikap tegas PDIP terhadap setiap upaya intervensi militer, termasuk operasi militer AS yang telah menimbulkan kecaman internasional sebagai pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Megawati juga mengkritik penangkapan Maduro bersama istrinya, menilai tindakan itu sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari prinsip dasar hubungan antarbangsa dan Piagam PBB.
"Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak," tegasnya.
Ia mendorong agar konflik antara AS dan Venezuela diselesaikan melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional.
Megawati juga mengingatkan bahwa Indonesia sejak era Konferensi Asia Afrika konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya.
Operasi militer yang dipimpin AS tersebut terjadi pada awal Januari 2026 di Caracas, yang menurut pernyataan Presiden AS Donald Trump menghasilkan penangkapan Presiden Maduro dan istrinya.
Operasi ini, yang mencakup serangan udara dan aksi pasukan khusus, membawa pemimpin Venezuela ke New York, di mana ia menghadapi tuduhan pidana terkait narkotika dan terorisme di pengadilan federal AS.
Reaksi internasional atas serangan ini sangat beragam.
Sejumlah pemimpin global dan tokoh hukum internasional menilai operasi tersebut melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara, sedangkan pemerintahan AS mengklaim tindakan itu diperlukan untuk menegakkan hukum dan keamanan.*
(kp/ad)
JAKARTA Eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Hasto Wibowo, menjelaskan bahwa PT PPN dapat menjual s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tancap gas memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberian akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha tani.
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis pada perdagangan hari ini, Rabu (14/1/2026), meski masih berada di level terlemah sejak
EKONOMI
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memastikan pelaksanaan 88 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2026 akan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengguna dompet digital DANA berkesempatan menerima saldo gratis senilai Rp222.000 pada hari ini, Rabu (14/1/2026). Saldo ini bisa
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor PT Wanatiara Persada (WP) di Jakarta Utara pada Selasa (13/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga ratarata nasional sejumlah komoditas pangan di Indonesia mengalami pergerakan beragam pada Rabu (14/1/2026). Data panel h
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (14/1/2026). Pada pukul 0901 WIB, IHSG naik 58,75 poin (
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) kembali mencetak rekor tertinggi. Pada perdagang
EKONOMI
CIANJUR Perayaan Misa Ekaristi Awal Tahun di Situs Megalitikum Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, berlangsung khidmat meski diguyur hujan
NASIONAL
