JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengecam keras tindakan Amerika Serikat (AS) yang melakukan serangan militer terhadap Venezuela sekaligus menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya.
Serangan tersebut menurut Megawati melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara berdaulat.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional I PDIP Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).Baca Juga:
Ia menyebut operasi militer AS sebagai praktik intervensi yang seharusnya ditinggalkan oleh komunitas global.
"Di tengah krisis global, dunia kembali dihadapkan pada praktik lama yang seharusnya ditinggalkan: intervensi, pemaksaan kehendak, dan penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat," ujar Megawati.
Ia menekankan sikap tegas PDIP terhadap setiap upaya intervensi militer, termasuk operasi militer AS yang telah menimbulkan kecaman internasional sebagai pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Megawati juga mengkritik penangkapan Maduro bersama istrinya, menilai tindakan itu sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari prinsip dasar hubungan antarbangsa dan Piagam PBB.
"Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak," tegasnya.
Ia mendorong agar konflik antara AS dan Venezuela diselesaikan melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional.
Megawati juga mengingatkan bahwa Indonesia sejak era Konferensi Asia Afrika konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya.
Operasi militer yang dipimpin AS tersebut terjadi pada awal Januari 2026 di Caracas, yang menurut pernyataan Presiden AS Donald Trump menghasilkan penangkapan Presiden Maduro dan istrinya.
Operasi ini, yang mencakup serangan udara dan aksi pasukan khusus, membawa pemimpin Venezuela ke New York, di mana ia menghadapi tuduhan pidana terkait narkotika dan terorisme di pengadilan federal AS.
Reaksi internasional atas serangan ini sangat beragam.
Sejumlah pemimpin global dan tokoh hukum internasional menilai operasi tersebut melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara, sedangkan pemerintahan AS mengklaim tindakan itu diperlukan untuk menegakkan hukum dan keamanan.*
(kp/ad)
LABUSEL Status tersangka Bripka Yasir Mukhtadi Lubis alias YML (31), anggota Polri aktif yang sebelumnya ditetapkan Kejaksaan Negeri Lab
HUKUM DAN KRIMINAL
GUNUNGSITOLI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatia
KESEHATAN
GUNUNGSITOLI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution kembali berkantor di Kepulauan Nias sebagai bagian dari komitmen Pemer
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Warga RW 04, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar turnamen batu
NASIONAL
KEPRI Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menggelar Latihan Terintegrasi TNI 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan p
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional tetap aman dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Keme
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mencatat keberhasilan dalam upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang Semester I Tah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menindak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hu
NASIONAL
MEDAN Lebih dari dua dekade, Jaipah harus menjalani kehidupan di rumah yang atap dan dindingnya kerap bocor. Setiap hujan turun, ia dan
PEMERINTAHAN
