Megawati: Banjir dan Longsor di Sumatra Bukan Sekadar Bencana Alam, Ini Peringatan Sejarah

JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai kondisi lingkungan dan alam global tengah berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja.

Dampak kerusakan ekologis, menurut dia, kian nyata dan dirasakan dari tahun ke tahun, termasuk melalui rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya pada pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2026.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Minta Pemerintah Pusat Beri Uang Lauk Rp 15 Ribu per Hari untuk Pengungsi

"Bagi saya, bencana ini bukan peristiwa alam semata. Ini adalah peringatan sejarah," kata Megawati.

Ia menyebut bencana tersebut sebagai isyarat keras akan masa depan yang jauh lebih katastrofik jika manusia gagal mengubah arah peradabannya.

Megawati menyoroti kegagalan kolektif umat manusia dalam menghentikan pemanasan global, memperbaiki relasi dengan alam, serta menempatkan keselamatan rakyat di atas logika kapitalisme yang eksploitatif.

Menurut Presiden kelima Republik Indonesia itu, krisis ekologis telah memasuki fase yang mengancam keberlanjutan peradaban.

Ia juga menekankan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling merasakan kecemasan atas kerusakan lingkungan.

Ketidakpastian masa depan, kata Megawati, membuat banyak anak muda memandang hari esok dengan kegelisahan.

"Yang paling merasakan kecemasan ini adalah generasi muda. Mereka hidup dalam ketidakpastian dan merasa generasi sebelumnya telah gagal merawat bumi," ujarnya.

Megawati mengingatkan bahwa peringatan mengenai krisis lingkungan telah lama disuarakan para ilmuwan.

Namun, peringatan itu kerap diabaikan oleh kebijakan dan praktik pembangunan yang mengorbankan ekosistem.

Menurut dia, bencana di Sumatra tidak bisa dilepaskan dari peran manusia, termasuk kebijakan negara.

Kawasan hulu yang semestinya berfungsi sebagai penyangga ekologis justru berubah menjadi ladang eksploitasi.

"Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis," kata Megawati.

Ia menambahkan, kerusakan lingkungan itu dilembagakan melalui regulasi yang memberi ruang luas bagi konsesi besar.

Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan.

"Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujarnya.

Megawati menutup pidatonya dengan mengutip peringatan Presiden pertama RI Soekarno tentang hubungan antara hutan, air, dan kehidupan.

Pesan yang disampaikan Bung Karno pada 1946 itu, menurut Megawati, kini terbukti kebenarannya secara tragis.

"Hidup minta makan, makan minta padi, padi minta hutan. Tidak ada hutan, tidak ada sumber. Tidak ada sumber, tidak ada air. Hari ini, kebenaran itu terbukti," kata Megawati.*

(kp/ad)

Wagub Aceh Minta Pemerintah Pusat Beri Uang Lauk Rp 15 Ribu per Hari untuk Pengungsi

1.000 Batang Ganja Dihancurkan di Lembah Seulawah, Polisi Amankan Pemilik Lahan

Sebut Butuh Lebih dari Setahun untuk Pulihkan Sumatra Pascabencana, Megawati Ajak Kader Turun Gunung: Buktikan Kalian PDIP!

Tito Karnavian Bercanda soal Dana Bencana, Purbaya: Saya Ngambek Kalau Uang Tak Dipakai

Harga Tiket Mahal, Menkes Budi Gunadi Ungkap Relawan Masuk Aceh Lewat Malaysia

Bupati Aceh Timur Copot Plt Kepala BPBD karena Lambat Pendataan Korban Banjir