MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
LUBUK PAKAM – Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bhineka Perkasa Jaya harus kembali dikelola secara profesional dan fokus pada tujuan awal pendiriannya, yakni pembangunan perumahan subsidi bagi masyarakat.
Menurut Asri Ludin, sejak awal BUMD tersebut dibentuk untuk mengembangkan perumahan rakyat di atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), khususnya milik PTPN I.
Namun dalam perjalanannya, arah pengelolaan perusahaan dinilai menyimpang karena lebih berfokus pada pengelolaan fasilitas rekreasi.Baca Juga:
"Core business BUMD ini bukan kolam renang, gedung pertemuan, atau usaha kuliner. Itu hanya usaha tambahan. Fokus utamanya adalah perumahan subsidi," kata Asri Ludin saat memimpin rapat bersama jajaran direksi dan komisaris PT Bhineka Perkasa Jaya di Lubuk Pakam, Selasa, 13 Januari 2026.
Ia menekankan, BUMD harus dikelola layaknya perusahaan swasta, bukan seperti perangkat daerah.
Perusahaan daerah, kata dia, harus hidup dari aktivitas bisnis, bukan bergantung pada penyertaan modal pemerintah.
"BUMD ini perusahaan, bukan dinas. Jangan berharap terus pada kucuran APBD," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, menurut Asri Ludin, telah menanamkan aset dan infrastruktur senilai puluhan miliar rupiah kepada BUMD tersebut.
Karena itu, manajemen diminta memaksimalkan pemanfaatan aset yang telah tersedia.
Bupati juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat.
Ia mengungkapkan telah memberi kesempatan selama sekitar 10 bulan kepada direktur sebelumnya untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya dinilai belum optimal.
"Saya tidak mau berlama-lama. Kalau tidak sejalan dengan visi perusahaan dan tidak ada perbaikan, tentu akan dievaluasi," kata dia.
Selain aspek bisnis, Bupati menyoroti pengelolaan kolam renang milik BUMD yang dinilai kurang ramah bagi masyarakat.
Ia menginstruksikan agar tarif masuk bagi pelajar pada hari kerja diturunkan hingga Rp1.000–Rp5.000.
"Yang penting fasilitas ini hidup dan ramai. Soal pendapatan bisa mengikuti," ujarnya.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berencana kembali menjalankan program pembangunan perumahan subsidi melalui BUMD Bhineka Perkasa Jaya.
Skema yang disiapkan adalah kerja sama pemanfaatan lahan dengan instansi pemilik aset negara maupun daerah, sementara pembangunan dilakukan melalui skema usaha patungan.
Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo mengatakan BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberi manfaat sosial bagi masyarakat.
"BUMD harus sehat secara bisnis, tapi tetap berdampak langsung bagi warga," ujarnya.*
(dh)
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN