OTT KPK di Sukoharjo Berujung Penetapan 3 Tersangka, Bupati dan Dua Pejabat Terjerat
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Calon Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir dengan meluncurkan program pelatihan pengolahan ikan pasca panen. Program ini diharapkan dapat membantu nelayan mengolah hasil tangkapan ikan mereka menjadi produk bernilai jual tinggi, bukan hanya menjual ikan dalam kondisi mentah yang rentan kadaluarsa.
Risma mengungkapkan bahwa salah satu tujuan pelatihan ini adalah agar para nelayan dapat memanfaatkan ikan hasil tangkapan mereka untuk menghasilkan produk olahan yang lebih tahan lama, seperti bakso ikan, nugget, atau abon ikan. Dengan cara ini, diharapkan nilai ekonomi dari hasil tangkapan dapat meningkat lima kali lipat.
“Sayang kalau ikan hasil tangkapan itu nanti kadaluarsa dan tidak bisa digunakan dan dibuang. Dengan pelatihan, nantinya bisa diolah menjadi pakan ternak. Nanti juga kita ajari anak-anak muda biar bisa mengolahnya,” ujar Risma saat melakukan kunjungan ke Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (16/11).
Risma, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial RI, menyampaikan bahwa dia ingin memberikan perhatian khusus pada sektor nelayan di Jawa Timur. Mengingat sebagian besar penduduk pesisir mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber utama pendapatan, Risma menilai penting untuk memberdayakan mereka agar tidak hanya bergantung pada hasil ikan mentah.
“Saya ingin para nelayan, khususnya di Jawa Timur, dapat hidup lebih sejahtera. Oleh karena itu, saya mendengar berbagai keluhan dari mereka dan berjanji akan memperkenalkan solusi konkret,” tambah Risma.
Menurut Risma, pelatihan ini tidak harus menunggu dia terpilih sebagai gubernur. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa pelatihan untuk pengolahan ikan pasca panen akan segera dilakukan dengan bantuan pelatih yang akan didatangkan untuk mengajarkan para nelayan setempat.
“Kalau itu, gak usah nunggu saya jadi gubernur. Saya akan mengajari bapak ibu cara mengolah ikan. Kalau bapak ibu berkenan nanti saya datangkan pelatih, kita akan konsentrasi untuk pengelolaan pasca panen ikannya,” kata Risma dengan antusias.
Selain memperkenalkan program pelatihan, Risma juga mendengarkan langsung keluhan nelayan terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi, salah satunya terkait pajak PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dinilai memberatkan para nelayan kecil.
Rozi, salah satu nelayan setempat, mengungkapkan bahwa pengurusan izin dan pembayaran pajak PNBP seringkali menyulitkan nelayan. “Ya memang itu memberatkan nelayan, bu. Kita harus memikirkan membayar retribusi, ngurus perizinan yang ribet dan sebagainya. Sementara untuk modal awal kita berlayar aja masih mikir, masih ngutang,” keluh Rozi.
Risma menanggapi keluhan ini dengan menyatakan bahwa ia sudah merancang solusi untuk mengatasi masalah PNBP dan izin yang berbelit-belit. Menurut Risma, pajak PNBP harusnya tidak memberatkan nelayan dan izin untuk kegiatan perikanan seharusnya cukup dilakukan satu kali saja, bukan berulang-ulang.
“Pajak PNBP itu, waktu debat saya sampaikan, sudah kalau itu memang menyulitkan masyarakat biar yang menyelesaikan pemerintah provinsi dan pusat biar bapak ibu gak usah bayar. Dan kedua, permasalahan izin saya akan coba pelajari dan evaluasi, karena memang izin itu harusnya cuma sekali, gak berkali-kali,” kata Risma.
Risma juga menekankan bahwa, jika terpilih nanti, ia akan fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan memberdayakan. Salah satu program lainnya adalah pemberian bantuan alat pengolahan ikan secara gratis setelah pelatihan agar para nelayan dapat segera mengaplikasikan ilmu yang didapat.
“Setelah pelatihan, alat-alat pengolahan ikan akan kami berikan secara gratis kepada ibu-ibu nelayan, untuk memudahkan mereka mengolah ikan. Ini semua untuk kesejahteraan mereka,” ujar Risma.
Selain berfokus pada sektor perikanan, Risma juga berencana untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan anak muda dan perempuan dalam pelatihan keterampilan yang bermanfaat. Ia ingin memastikan bahwa nelayan tidak hanya bertahan, tetapi bisa maju dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka.
Dengan berbagai program tersebut, Risma berharap kesejahteraan para nelayan di Jawa Timur bisa meningkat, dan mereka tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan yang terkadang tak stabil. Dalam jangka panjang, dia ingin memastikan sektor perikanan Jawa Timur menjadi lebih berkelanjutan dan produktif. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor keuchik sebagai persia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2026 yang mengatur pembebas
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dir
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang perdagangan 610 Juli 2026. Bursa Efek Indonesi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus ber
NASIONAL
KARAKAS Jumlah korban meninggal dunia akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 terus bertambah. Hingga
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Sabtu (11/7/2026). Berdasarkan pemba
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional masih mengalami pergerakan. Berdasarkan data Pusat Informasi
EKONOMI
MEDAN Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai komitmen pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Pr
NASIONAL