100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA– Ratusan warga negara Indonesia (WNI) melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dan meminta fasilitas deportasi setelah dikeluarkan dari sindikat penipuan daring.
Permintaan pulang ini melonjak seiring pemberantasan intensif sindikat oleh pemerintah Kamboja, atas arahan Perdana Menteri Hun Manet.
Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, mengatakan selama dua hari terakhir terdapat 308 WNI yang datang secara langsung ke KBRI setelah kehilangan pekerjaan di sindikat penipuan daring.Baca Juga:
"Kami mencatat pada Januari 2026, total 375 WNI sudah melapor, dengan 243 orang datang hanya dalam dua hari pada 16–17 Januari," ujarnya, Senin (19/1).
KBRI mencatat kondisi para WNI bervariasi: sebagian memegang paspor, sebagian lainnya paspornya disita oleh sindikat.
Ada pula yang status tinggalnya overstay, sementara sebagian lain masih memiliki izin tinggal yang sah di Kamboja.
Meski demikian, sebagian WNI memilih mencari pekerjaan lain di Kamboja, namun mayoritas ingin segera kembali ke Indonesia.
Dubes Santo menegaskan, KBRI akan menangani WNI sesuai prosedur standar, bekerja sama dengan otoritas setempat dan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses deportasi.
"Namun, seluruh WNI diarahkan untuk pulang ke tanah air secara mandiri," tambahnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan janji gaji tinggi tanpa pengalaman yang memadai, dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal seperti sindikat penipuan daring di luar negeri.*
(d/dh)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
