JAKARTA– Ratusan warga negara Indonesia (WNI) melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dan meminta fasilitas deportasi setelah dikeluarkan dari sindikat penipuan daring.
Permintaan pulang ini melonjak seiring pemberantasan intensif sindikat oleh pemerintah Kamboja, atas arahan Perdana Menteri Hun Manet.
Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, mengatakan selama dua hari terakhir terdapat 308 WNI yang datang secara langsung ke KBRI setelah kehilangan pekerjaan di sindikat penipuan daring.Baca Juga:
"Kami mencatat pada Januari 2026, total 375 WNI sudah melapor, dengan 243 orang datang hanya dalam dua hari pada 16–17 Januari," ujarnya, Senin (19/1).
KBRI mencatat kondisi para WNI bervariasi: sebagian memegang paspor, sebagian lainnya paspornya disita oleh sindikat.
Ada pula yang status tinggalnya overstay, sementara sebagian lain masih memiliki izin tinggal yang sah di Kamboja.
Meski demikian, sebagian WNI memilih mencari pekerjaan lain di Kamboja, namun mayoritas ingin segera kembali ke Indonesia.
Dubes Santo menegaskan, KBRI akan menangani WNI sesuai prosedur standar, bekerja sama dengan otoritas setempat dan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses deportasi.
"Namun, seluruh WNI diarahkan untuk pulang ke tanah air secara mandiri," tambahnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan janji gaji tinggi tanpa pengalaman yang memadai, dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal seperti sindikat penipuan daring di luar negeri.*
(d/dh)
PANGKALPINANG Persidangan lanjutan perkara yang menjerat dr. Ratna Setia Asih di Pengadilan Negeri Pangkalpinang kembali menyoroti perso
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bank Jakarta menggelar kegiatan donor darah kolaboratif dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke65 di Kantor Pusat Bank Jakarta,
NASIONAL
CIANJUR Peringatan Hari Bumi di kawasan Gunung Padang, Jawa Barat, Rabu, 22 April 2026, diisi dengan doa lintas spiritualitas yang menye
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
