Prabowo Bentuk KSSK Plus, Danantara Resmi Masuk Forum Pengambil Kebijakan Ekonomi
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
Oleh: Yakub F. Ismail
Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi merupakan sebuah langkah yang penuh liku.
Kebijakan tersebut hampir dapat dipastikan bukanlah keputusan yang populer, sehingga mendapat perlawanan sebagian masyarakat.Baca Juga:
Yang menarik, langkah itu diambil di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tertekan hebat, ditambah rupiah yang terus melemah.
Menghadapi situasi ini, pemerintah harus menghadapi gelombang kritik dari masyarakat yang khawatir terhadap meningkatnya biaya hidup.
Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada realitas ekonomi yang tidak selalu memberikan banyak pilihan.
Apa yang terjadi hari-hari ini memang sulit ditebak. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga minyak dunia berfluktuasi, dan tekanan krisis energi global belum sepenuhnya mereda, ekonomi dalam negeri pun mendapat pukulan luar biasa yang nyaris meluluhlantahkan negeri.
Di saat bersamaan, biaya penyediaan energi dalam negeri menjadi semakin mahal. Dalam situasi demikian, mempertahankan harga BBM pada level lama bukan hanya berisiko membebani keuangan negara dan badan usaha energi, melainkan juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara lebih luas.
Di tengah dilema tersebut, penyesuaian harga BBM nonsubsidi muncul sebagai pilihan yang sulit namun dianggap perlu.
Kebijakan ini memang mengandung konsekuensi sosial dan politik yang tidak ringan, tetapi pemerintah berasumsi bahwa menjaga ketahanan ekonomi nasional tetap menjadi pilihan prioritas demi mencegah risiko yang lebih besar di masa mendatang.
Pilihan Dilematis
Kenaikan harga BBM nonsubsidi pada prinsipnya merupakan konsekuensi logis dari perubahan variabel ekonomi yang berada di luar kendali pemerintah.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Timnas Indonesia resmi mengumumkan susunan pemain untuk menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Pia
OLAHRAGA
JAKARTA Penjabat (Pj) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memastikan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, meminta pelaku pasar dan investor tidak panik menyusul pe
EKONOMI
SOLO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Solo resmi menerima sejumlah tokoh baru sebagai kader, termasuk adik ipar Presiden ke7 RI J
POLITIK